Mamuju (ANTARA Sulsel) - Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Barat meminta Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh tidak rasis dalam mengangkat pejabat karena justru mellunturkan nilai semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini.
"Saya minta gubernur tak rasis dalam mengangkat pejabat Sekprov Sulbar definitif karena hal itu malah melunturkan nilai-nilai kebersamaan dalam membangun daerah ini. Yang harus menjadi pertimbangan untuk mengangkat pejabat adalah kapasitas dan kemanpuan dalam melaksanakan amanah itu sendiri," kata Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulbar, Fikar di Mamuju, Rabu.
Fikar yang juga mantan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Utara mengatakan isu rasis yang dikembangkan sekelompok orang justru akan menimbulkan sekat-sekat sehingga gubernur diharapkan tidak terpengaruh terhadap isu yang digelindingkan kelompok tertentu.
"Siapa pun dia dan dari mana pun asalnya, sepanjang ada komitmen dan kemanpuan untuk membangun daerah maka saya rasa itu tidak ada masalah. Lagipula tidak ada jaminan, mengangkat Sekprov putra daerah akan mampu mengakomodasi kepentingan gubernur khususnya kepentingan rakyat yang ada di Sulbar," jelasnya.
Fikar bahkan memuji kinerja pelaksana tugas Sekprov Sulbar, Nur Alam Tahir yang telah memperlihatkan dedikasinya dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya selaku orang pertama di birokrasi.
Jejak Nur Alam, kata dia, sudah teruji saat menjabat menjadi Sekda di Mamuju Utara hanya saja saat itu dia menjadi korban politik pemilihan kepala daerah di daerah Mamuju Utara.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat Sulbar Sukri Umar berpendapat jika Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh benar ingin melakukan pendefinitifan terhadap jabatan Sekprov Sulbar disarankan untuk melakukan seleksi yang ketat.
Ia memberi saran di Pemprov Sulbar banyak birokrat yang merupakan pamong murni artinya pejabat tersebut memiliki dasar atau pengetahuann dan pengalaman di pemerintahan.
"Saya menyarankan agar jabatan Sekprov itu diisi pamong murni, jangan mengangkat sekprov yang karir awalnya merupakan PNS fungsional. Sebaiknya PNS struktural yang mengisi jabatan Sekprov. Karena PNS struktural itu tentu lebih paham tentang konsep pemerintahan. Conrohnya para alumni IPDN atau STPDN," ujar Sukri. Agus Setiawan
"Saya minta gubernur tak rasis dalam mengangkat pejabat Sekprov Sulbar definitif karena hal itu malah melunturkan nilai-nilai kebersamaan dalam membangun daerah ini. Yang harus menjadi pertimbangan untuk mengangkat pejabat adalah kapasitas dan kemanpuan dalam melaksanakan amanah itu sendiri," kata Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulbar, Fikar di Mamuju, Rabu.
Fikar yang juga mantan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Utara mengatakan isu rasis yang dikembangkan sekelompok orang justru akan menimbulkan sekat-sekat sehingga gubernur diharapkan tidak terpengaruh terhadap isu yang digelindingkan kelompok tertentu.
"Siapa pun dia dan dari mana pun asalnya, sepanjang ada komitmen dan kemanpuan untuk membangun daerah maka saya rasa itu tidak ada masalah. Lagipula tidak ada jaminan, mengangkat Sekprov putra daerah akan mampu mengakomodasi kepentingan gubernur khususnya kepentingan rakyat yang ada di Sulbar," jelasnya.
Fikar bahkan memuji kinerja pelaksana tugas Sekprov Sulbar, Nur Alam Tahir yang telah memperlihatkan dedikasinya dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya selaku orang pertama di birokrasi.
Jejak Nur Alam, kata dia, sudah teruji saat menjabat menjadi Sekda di Mamuju Utara hanya saja saat itu dia menjadi korban politik pemilihan kepala daerah di daerah Mamuju Utara.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat Sulbar Sukri Umar berpendapat jika Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh benar ingin melakukan pendefinitifan terhadap jabatan Sekprov Sulbar disarankan untuk melakukan seleksi yang ketat.
Ia memberi saran di Pemprov Sulbar banyak birokrat yang merupakan pamong murni artinya pejabat tersebut memiliki dasar atau pengetahuann dan pengalaman di pemerintahan.
"Saya menyarankan agar jabatan Sekprov itu diisi pamong murni, jangan mengangkat sekprov yang karir awalnya merupakan PNS fungsional. Sebaiknya PNS struktural yang mengisi jabatan Sekprov. Karena PNS struktural itu tentu lebih paham tentang konsep pemerintahan. Conrohnya para alumni IPDN atau STPDN," ujar Sukri. Agus Setiawan