Makassar (ANTARA Sulsel) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak himbauan Presiden Joko Widodo agar pegawai negeri sipil atau lembaga pemerintah tidak menggelar rapat di hotel.
"Kami menolak himbauan presiden karena tidak berpihak pada rakyat. Yang jelas, kebijakan itu akan mengancam industri perhotelan dan restoran," jelas Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yudi Crisnandi yang melarang kegiatan rapat-rapat dilaksanakan di hotel terancam akan dilakukannya rasionalisasi tenaga kerja.
Tidak kurang dari 20 ribu orang tenaga kerja di Sulawesi Selatan itu terserap melalui bisnis hotel dan restoran dan jika kebijakan itu berlaku, maka akan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.
"Jika presiden peduli dengan rakyatnya, maka jangan mengambil kebijakan yang justru tidak berpihak dengan rakyat. Akan banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan dan akan banyak tindak kriminalitas yang terjadi jika pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut," katanya.
Anggiat meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat mempertimbangkan keputusannya demi rakyat kecil karena 40 persen pendapatan perhotelan dan restoran itu berasal dari kegiatan pemerintah.
Dalam aksi yang digelar di DPRD Sulawesi Selatan itu lebih dari seratusan pengunjuk rasa yang berasal dari perwakilan masing-masing hotel di Makassar menyertakan karyawannya untuk menolak kebijakan itu.
Terpisah, Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel, Rahmansyah dalam tanggapannya mengatakan, sangat wajar jika PHRI Sulsel menolak surat edaran Menpan-RB tersebut. Sebab, PAD industri hotel dan restoran hampir mencapai 50 persen.
Rahmansyah mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampaknya sebelum mengeluarkan surat edaran agar masyarakat tidak terkena imbasnya.
"Kalau ada PHK (pemutusan hubungan kerja), otomatis semakin bertambah banyak lagi pengangguran. Sedangkan pemerintah berusaha memberikan dan menyiapkan lapangan kerja," tandasnya.
Legislator Fraksi Golkar itu juga mendukung pemerintah jika kegiatan seremonial tidak perlu dilaksanakan di hotel, namun untuk kegiatan lainnya seperti pelatihan dan lain-lainnya itu harus memang digelar di hotel. Agus Setiawan
"Kami menolak himbauan presiden karena tidak berpihak pada rakyat. Yang jelas, kebijakan itu akan mengancam industri perhotelan dan restoran," jelas Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yudi Crisnandi yang melarang kegiatan rapat-rapat dilaksanakan di hotel terancam akan dilakukannya rasionalisasi tenaga kerja.
Tidak kurang dari 20 ribu orang tenaga kerja di Sulawesi Selatan itu terserap melalui bisnis hotel dan restoran dan jika kebijakan itu berlaku, maka akan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.
"Jika presiden peduli dengan rakyatnya, maka jangan mengambil kebijakan yang justru tidak berpihak dengan rakyat. Akan banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan dan akan banyak tindak kriminalitas yang terjadi jika pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut," katanya.
Anggiat meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dapat mempertimbangkan keputusannya demi rakyat kecil karena 40 persen pendapatan perhotelan dan restoran itu berasal dari kegiatan pemerintah.
Dalam aksi yang digelar di DPRD Sulawesi Selatan itu lebih dari seratusan pengunjuk rasa yang berasal dari perwakilan masing-masing hotel di Makassar menyertakan karyawannya untuk menolak kebijakan itu.
Terpisah, Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel, Rahmansyah dalam tanggapannya mengatakan, sangat wajar jika PHRI Sulsel menolak surat edaran Menpan-RB tersebut. Sebab, PAD industri hotel dan restoran hampir mencapai 50 persen.
Rahmansyah mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampaknya sebelum mengeluarkan surat edaran agar masyarakat tidak terkena imbasnya.
"Kalau ada PHK (pemutusan hubungan kerja), otomatis semakin bertambah banyak lagi pengangguran. Sedangkan pemerintah berusaha memberikan dan menyiapkan lapangan kerja," tandasnya.
Legislator Fraksi Golkar itu juga mendukung pemerintah jika kegiatan seremonial tidak perlu dilaksanakan di hotel, namun untuk kegiatan lainnya seperti pelatihan dan lain-lainnya itu harus memang digelar di hotel. Agus Setiawan