Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto meminta kepada seluruh kepala sekolah di Makassar untuk mentaati Peraturan Wali Kota Tentang Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) yang telah dikeluarkan.
"Perwali ini harus menjadi acuan dari sekolah karena didalamnya mengatur mengenai sumbangan sukarela dan saya tidak mau lagi mendengar ada orang tua siswa yang sedikit dipaksa untuk menyumbang," ujarnya di Makassar, Selasa.
Dihadapan ratusan kepala sekolah, Ramdhan Pomanto menegaskan akan menindak tegas oknum kepala sekolah (Kepsek) yang terbukti melakukan pungutan terhadap peserta didik yang tidak menyalahi ketentuan yang telah disepakati.
Sikap yang diambil wali kota menyusul rekomendasi Inspektorat Kota Makassar untuk menindak kepala sekolah yang ditengarai "bermain" dalam pengadaan dana sumbangan bantuan sekolah.
"Tahun 2014 ini sudah cukup untuk melakukan evaluasi dan reorganisasi. Jika ada klarifikasi dan rekomendasi dari Inspektorat pasti itu yang akan saya jalankan. Hal ini sudah menjadi komitmen kita bersama," katanya.
Lebih jauh wali kota menyatakan edaran Perwali terkait Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) telah mengisyarakatkan tentang tata aturan dalam menghimpun dana sumbangan dari masyarakat.
Termasuk juga larangan keras politisasi dunia pendidikan serta indikasi backing membacking dalam penempatan tenaga pendidik maupun proses-prosea pengajaran.
"Dengan adanya Perwali SSPB yang sudah saya tandatangani dan akan segera menjadi edaran, saya nyatakan beberapa poin penting dan garis batas jelas yaitu pertama pendidikan di Makassar tidak boleh digiring-giring ke politik yang tidak jelas, pendidikan harus dibawa ke arah yang sehat jangan ada praktek backing-membacking yang jelas merugikan pendidikan sendiri," tegas Danny.
Lebih jauh Danny menyatakan SSPB tidak melarang ataupun meniadakan sumbangan yang berasal dari masyarakat namun batasan bentuk sumbangan jelas menggariskan sifat sumbangan harus sukarela dan tanpa paksaan.
"Ketiga hal diatas menjadi garis tegas bagi seluruh aparat pendidik, bila ada yang terindikasi melanggar ketentuan SSPB pasti saya tindak tegas," lanjutnya.
Sejumlah kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan menyatakan kesiapan menjalankan Perwali SSPB untuk memberi paradigma baru bagi dunia pendidikan kota Makassar.
"Sesuai pesan wali kota, kita bisa galang dana sebanyak-banyaknya tapi harus dengan cara yg elegan. Tujuan Pendidikan di Makassar harus menghasilkan orang-orang kreatif dan akan memimpin daerah ke depan," ujar salah seorang kepsek yang hadir. Agus Setiawan
"Perwali ini harus menjadi acuan dari sekolah karena didalamnya mengatur mengenai sumbangan sukarela dan saya tidak mau lagi mendengar ada orang tua siswa yang sedikit dipaksa untuk menyumbang," ujarnya di Makassar, Selasa.
Dihadapan ratusan kepala sekolah, Ramdhan Pomanto menegaskan akan menindak tegas oknum kepala sekolah (Kepsek) yang terbukti melakukan pungutan terhadap peserta didik yang tidak menyalahi ketentuan yang telah disepakati.
Sikap yang diambil wali kota menyusul rekomendasi Inspektorat Kota Makassar untuk menindak kepala sekolah yang ditengarai "bermain" dalam pengadaan dana sumbangan bantuan sekolah.
"Tahun 2014 ini sudah cukup untuk melakukan evaluasi dan reorganisasi. Jika ada klarifikasi dan rekomendasi dari Inspektorat pasti itu yang akan saya jalankan. Hal ini sudah menjadi komitmen kita bersama," katanya.
Lebih jauh wali kota menyatakan edaran Perwali terkait Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) telah mengisyarakatkan tentang tata aturan dalam menghimpun dana sumbangan dari masyarakat.
Termasuk juga larangan keras politisasi dunia pendidikan serta indikasi backing membacking dalam penempatan tenaga pendidik maupun proses-prosea pengajaran.
"Dengan adanya Perwali SSPB yang sudah saya tandatangani dan akan segera menjadi edaran, saya nyatakan beberapa poin penting dan garis batas jelas yaitu pertama pendidikan di Makassar tidak boleh digiring-giring ke politik yang tidak jelas, pendidikan harus dibawa ke arah yang sehat jangan ada praktek backing-membacking yang jelas merugikan pendidikan sendiri," tegas Danny.
Lebih jauh Danny menyatakan SSPB tidak melarang ataupun meniadakan sumbangan yang berasal dari masyarakat namun batasan bentuk sumbangan jelas menggariskan sifat sumbangan harus sukarela dan tanpa paksaan.
"Ketiga hal diatas menjadi garis tegas bagi seluruh aparat pendidik, bila ada yang terindikasi melanggar ketentuan SSPB pasti saya tindak tegas," lanjutnya.
Sejumlah kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan menyatakan kesiapan menjalankan Perwali SSPB untuk memberi paradigma baru bagi dunia pendidikan kota Makassar.
"Sesuai pesan wali kota, kita bisa galang dana sebanyak-banyaknya tapi harus dengan cara yg elegan. Tujuan Pendidikan di Makassar harus menghasilkan orang-orang kreatif dan akan memimpin daerah ke depan," ujar salah seorang kepsek yang hadir. Agus Setiawan