Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Makassar mempertanyakan penganggaran makan dan minum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makasssar untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp11,8 miliar.
"Untuk anggaran makan dan minum wali kota dan wakil wali kota dengan nilai Rp11,8 miliar itu saya rasa tidak wajar, harus ada rasionalisasi ini," jelas Sekretaris Komisi A DPRD Makassar Rudianto Lallo di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan besarnya anggaran makan dan minum untuk pemimpin kota ini dengan tingkat kemiskinan di Makassar menjadi salah satu alasan dirinya menyoroti anggaran tersebut.
Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp11,8 miliar untuk mendukung aktivitas pimpinan daerah ini tercatat dalam rancangan kerja anggaran (RKA) tahun 2015.
Anggaran itu terdiri atas beberapa jenis kegiatan di antaranya, untuk makan minum di rumah jabatan senilai Rp2,5 miliar, makan-minum di luar rumah jabatan sebesar Rp2,9 miliar, makan saat rapat-rapat senilai Rp3,3 miliar, sisanya untuk makan minum di tempat lain.
"Kalau saya lihat anggaran itu sangat besar kalau hanya untuk makan minum saja, seharusnya anggaran dibelanjakan secara efektif dan efisien," tegas politisi Partai Nasdem itu.
Rudianto Lallo menilai anggaran untuk makan minum wali kota itu terlihat sangat besar. Jika dibelanjakan secara efektif, anggaran makan dan minum untuk pemimpin kota Makassar itu bisa jauh lebih kecil. Apalagi dengan kondisi dan banyaknya masalah kerakyatan yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Dia mengatakan sudah saatnya birokrat menerapkan pola hidup sederhana. Ini konsekwensi dari kepekaan terhadap kondisi masyarakat Makassar yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.
"Sangat ironi jika anggaran untuk makan dan minum, sewa kursi dan tenda saja fantastis, sementara anggaran yang besentuhan dengan masyarakat kecil jauh lebih kecil," ungkapnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Jufri Pabe mengatakan akan mendengar dulu penjelasan dari Bagian Sekretariat Kota Makassar. Jika tak rasional, maka pihaknya akan mengusulkan agar ada efisiensi.
Menurutnya, keseluruhan anggaran difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan atau kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
"Anggaran sebaiknya difokuskan untuk perbaikan sarana yang bisa dinikmati oleh masyarakat, penggunaan anggaran harus dibelanjakan secara proporsional," terangnya. Rolex Malaha
"Untuk anggaran makan dan minum wali kota dan wakil wali kota dengan nilai Rp11,8 miliar itu saya rasa tidak wajar, harus ada rasionalisasi ini," jelas Sekretaris Komisi A DPRD Makassar Rudianto Lallo di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan besarnya anggaran makan dan minum untuk pemimpin kota ini dengan tingkat kemiskinan di Makassar menjadi salah satu alasan dirinya menyoroti anggaran tersebut.
Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp11,8 miliar untuk mendukung aktivitas pimpinan daerah ini tercatat dalam rancangan kerja anggaran (RKA) tahun 2015.
Anggaran itu terdiri atas beberapa jenis kegiatan di antaranya, untuk makan minum di rumah jabatan senilai Rp2,5 miliar, makan-minum di luar rumah jabatan sebesar Rp2,9 miliar, makan saat rapat-rapat senilai Rp3,3 miliar, sisanya untuk makan minum di tempat lain.
"Kalau saya lihat anggaran itu sangat besar kalau hanya untuk makan minum saja, seharusnya anggaran dibelanjakan secara efektif dan efisien," tegas politisi Partai Nasdem itu.
Rudianto Lallo menilai anggaran untuk makan minum wali kota itu terlihat sangat besar. Jika dibelanjakan secara efektif, anggaran makan dan minum untuk pemimpin kota Makassar itu bisa jauh lebih kecil. Apalagi dengan kondisi dan banyaknya masalah kerakyatan yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Dia mengatakan sudah saatnya birokrat menerapkan pola hidup sederhana. Ini konsekwensi dari kepekaan terhadap kondisi masyarakat Makassar yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.
"Sangat ironi jika anggaran untuk makan dan minum, sewa kursi dan tenda saja fantastis, sementara anggaran yang besentuhan dengan masyarakat kecil jauh lebih kecil," ungkapnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Jufri Pabe mengatakan akan mendengar dulu penjelasan dari Bagian Sekretariat Kota Makassar. Jika tak rasional, maka pihaknya akan mengusulkan agar ada efisiensi.
Menurutnya, keseluruhan anggaran difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan atau kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
"Anggaran sebaiknya difokuskan untuk perbaikan sarana yang bisa dinikmati oleh masyarakat, penggunaan anggaran harus dibelanjakan secara proporsional," terangnya. Rolex Malaha