Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan Supendi mengungkapkan hasil dari uang pajak masyarakat telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan berbagai infrastruktur penting di daerah ini.
"Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik," ujarnya di Makassar, Kamis.
Supendi mengatakan uang pajak warga yang dibayarkan itu digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan berbagai fasilitas strategis seperti Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Jalan Tol Makassar–New Port, Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, serta Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone.
Ia menambahkan, pembangunan tersebut merupakan bentuk nyata dari hasil pengelolaan pajak yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Supendi menerangkan dana yang bersumber dari pajak digunakan juga untuk proyek pembangunan di Sulsel yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Instrumen pembiayaan syariah ini telah berperan penting dalam mendukung proyek-proyek yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat," katanya.
Supendi merincikan beberapa proyek yang dibiayai melalui SBSN adalah pembangunan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, jalan layang (flyover) Tompo Ladang, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Toraja Utara, serta pembangunan Bypass Mamminasata yang memperlancar mobilitas di kawasan metropolitan Makassar.
Lebih lanjut, Supendi menjelaskan bahwa belanja pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, diarahkan untuk membiayai berbagai sektor strategis yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
Belanja tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan umum, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, kesehatan, serta bidang keagamaan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk kegiatan perlindungan lingkungan hidup, penyediaan perumahan dan fasilitas umum, hingga program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Supendi, belanja negara memiliki peran vital dalam mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan melalui kepatuhan pajak.
"Pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud partisipasi aktif dalam membangun negeri. Melalui pajak, kita semua turut berkontribusi dalam menciptakan fasilitas publik yang lebih baik dan mempercepat kemajuan daerah,” ucapnya.