Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengusulkan ke pemangku kepentingan agar membuka peluang skema kredit untuk Pondok Pesantren.
"Kementerian Keuangan sudah membuat skema kredit usaha rakyat, dalam rangka mendorong usaha rakyat yang membutuhkan akses permodalan. Kalau bisa pondok pesantren juga diberi akses skema kredit, misalnya tanpa bunga dan dibatasi nilainya," ujar Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Sabtu.
Ia menjelaskan, hal ini akan membantu koperasi pondok pesantren dalam meningkatkan perekonomian.
"Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh pesantren misalnya digunakan usaha ternak ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan telur SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang membutuhkan 3 ribu telur per hari," ujarnya pada penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) di Kantor PI Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Terkait kegiatan BEKS 2025, dirinya mengaku telah menjadi momentum penting bagi Pemprov bersama BI beserta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulsel.
Upaya ini akan terus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan kemandirian ekonomi umat.
"Membangun ekonomi dan keuangan syariah tidak bisa single sektor, harus ada kolaboratif lintas sektor. Kehadiran kita disini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di Sulsel ingin melihat ekonomi dan keuangan syariah berkembang kedepannya. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia," ujarnya.
Mengingat, potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia ataupun negara mayoritas muslim, bahkan di negara yang mayoritas non muslim.