Mamuju (ANTARA) - Tim Penanganan Stunting Terpadu (Pasti Padu) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia meneken kerja sama terkait bantuan sosial kemanusiaan untuk pencegahan dan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem di provinsi itu tahun 2025-2030.
"Zakat merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang pernah saya terapkan saat menjabat Bupati Mamuju periode 2005-2015, sehingga kami mampu menurunkan angka kemiskinan sembilan persen," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Mamuju, Senin.
Selain itu pada rapat koordinasi Baznas tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dengan Baznas provinsi dan Baznas kabupaten se-Sulbar.
Kegiatan itu dihadiri langsung Ketua Baznas RI Noor Achmad, Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar Salim S Mengga, Sekda Sulbar Junda Maulana, unsur Forkopimda, serta pimpinan Baznas kabupaten/kota.
Gubernur menegaskan pembayaran zakat menjadi kewajiban bagi seluruh pejabat dan ASN di lingkup Pemprov Sulbar.
"Semua gaji, operasional, dan honor narasumber, tidak boleh masuk ke rekening saya sebelum dipotong 2,5 persen untuk zakat, termasuk wakil gubernur. Karena kami sudah melaksanakan, maka sekda, asisten, seluruh pimpinan OPD dan seluruh pegawai harus ikut," ucapnya.
Gubernur juga menginstruksikan agar pembayaran zakat menjadi salah satu indikator penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kalau masih ada OPD yang tidak bayar zakat, sangat dipertimbangkan untuk tidak mendapat promosi. Mulai 1 Desember 2025 saya akan evaluasi penyetoran zakat pegawai," kata Suhardi Duka
Gubernur meminta Sekda Sulbar segera menyiapkan surat edaran, bahkan bila diperlukan peraturan gubernur, sebagai tindak lanjut MoU dengan Baznas.
Dukungan zakat, kata Suhardi Duka, akan memperkuat Program Pasti Padu yang sedang berjalan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Baznas telah membantu penyelesaian miskin ekstrem dan stunting. Lebih 10 desa telah masuk program, sehingga lebih 100 desa bisa terakomodasi. Target kita, tiga tahun persoalan ini tuntas," kata Suhardi Duka.
Sementara Ketua Baznas RI Noor Achmad menyambut baik strategi Pemprov Sulbar yang menggandeng Baznas dalam penanganan kemiskinan.
"Insya Allah kami akan membantu. Saya tertarik dengan pola yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar yang menggandeng Baznas untuk mengentaskan kemiskinan karena itu juga program kami," kata Noor Achmad.
Ia menegaskan Baznas memberi ruang luas bagi pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan bantuan, khususnya untuk isu prioritas seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.