Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, bakal segera membangun lima pabrik kelapa sawit untuk meredam gejolak harga yang kerap tidak menguntungkan petani di daerah itu.
"Kita rencanakan untuk membangun lima Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sulbar, walaupun pemerintah tidak memiliki kebun tunggal. Namun ini dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan harga komoditi unggulan di daerah itu," kata Kepala Bidang Pengelolaan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Dinas Perkebunan Sulbar Abd Waris Bestari di Mamuju, Sabtu.
Menurut Waris, pemerintah sejak dini memperingatkan terhadap perusahaan yang beroperasi di Sulbar sehingga ia berharap agar tetap mengacu terhadap regulasi yang ada.
Waris menekankan, sebelum memulai kegiatan usahanya, maka PKS Tanpa Kebun tersebut tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Bangunan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-dasar Pokok Agraria.
Penekanan ini dimaksudkan kata dia, agar nantinya kehadiran PKS Tanpa Kebun tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahan.
"Membangun PKS Tanpa Kebun itu sepanjang sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saya rasa tidak ada masalah, yang perlu kita waspadai adalah persaingan tidak sehat antara perusahaan jika tidak menaati aturan ini, kan bisa jadi imbasnya ke masyarakat juga," kata Waris
Ia juga mengatakan, PKS tanpa kebun nantinya tetap menjalin pola kemitraan dan kerja sama yang baik antara perusahaan, jika demikian tidak ada permasalahan yang terjadi, seperti adanya harga yang tidak sehat, karena sektor perkebunan sawit itu di peruntukkan untuk kesejahteraan Rakyat.
"Pola kemitraan harus diperjelas antara PKS Tanpa Kebun dengan mitra-mitra perusahaan dan para petani yang ada di sekitarnya, mereka harus mempedomani harga yang ditetapkan oleh pemerintah agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan yang lain," kata Waris berharap.
Seperti diketahui, kata dia, empat PKS tanpa kebun akan dibangun di Kabupaten Mamuju Utara dan satu di Mamuju Tengah. Pabrik CPO tanpa kebun tersebut akan menerapkan sistem beli langsung TBS (Tandang Buah Segar) Kelapa Sawit dari para petani sawit swadaya (perseorangan) atau petani yang tidak bermitra dengan pengusaha/perusahaan sawit. Ridwan Ch
"Kita rencanakan untuk membangun lima Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sulbar, walaupun pemerintah tidak memiliki kebun tunggal. Namun ini dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan harga komoditi unggulan di daerah itu," kata Kepala Bidang Pengelolaan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Dinas Perkebunan Sulbar Abd Waris Bestari di Mamuju, Sabtu.
Menurut Waris, pemerintah sejak dini memperingatkan terhadap perusahaan yang beroperasi di Sulbar sehingga ia berharap agar tetap mengacu terhadap regulasi yang ada.
Waris menekankan, sebelum memulai kegiatan usahanya, maka PKS Tanpa Kebun tersebut tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Bangunan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-dasar Pokok Agraria.
Penekanan ini dimaksudkan kata dia, agar nantinya kehadiran PKS Tanpa Kebun tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahan.
"Membangun PKS Tanpa Kebun itu sepanjang sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saya rasa tidak ada masalah, yang perlu kita waspadai adalah persaingan tidak sehat antara perusahaan jika tidak menaati aturan ini, kan bisa jadi imbasnya ke masyarakat juga," kata Waris
Ia juga mengatakan, PKS tanpa kebun nantinya tetap menjalin pola kemitraan dan kerja sama yang baik antara perusahaan, jika demikian tidak ada permasalahan yang terjadi, seperti adanya harga yang tidak sehat, karena sektor perkebunan sawit itu di peruntukkan untuk kesejahteraan Rakyat.
"Pola kemitraan harus diperjelas antara PKS Tanpa Kebun dengan mitra-mitra perusahaan dan para petani yang ada di sekitarnya, mereka harus mempedomani harga yang ditetapkan oleh pemerintah agar tidak tumpang tindih dengan perusahaan yang lain," kata Waris berharap.
Seperti diketahui, kata dia, empat PKS tanpa kebun akan dibangun di Kabupaten Mamuju Utara dan satu di Mamuju Tengah. Pabrik CPO tanpa kebun tersebut akan menerapkan sistem beli langsung TBS (Tandang Buah Segar) Kelapa Sawit dari para petani sawit swadaya (perseorangan) atau petani yang tidak bermitra dengan pengusaha/perusahaan sawit. Ridwan Ch