Mamuju (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan anggaran Rp21 miliar untuk rekonstruksi infrastruktur (membangun kembali) yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang melanda wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) pada 15 Januari 2021.
"Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa Kabupaten Mamuju ini bersumber dari APBN melalui hibah BNPB tahun anggaran 2024-2025," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada peresmian rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Rabu.
Selain meresmikan rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-nipa, Gubernur juga melakukan peninjauan rekonstruksi tanggul banjir di Desa Tapandullu di Ruas Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju.
Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa serta rekonstruksi tanggul banjir Desa Tapandullu itu kata Suhardi Duka, sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021.
Total hibah dari BNPB kata Gubernur, mencapai Rp21 miliar yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan, yakni rekonstruksi jembatan ruas jalan batas Tapalang Barat-Tapalang, rekonstruksi tanggul banjir Desa Tapandullu serta rehabilitasi Jembatan Desa Ahu di Kecamatan Tapalang Barat.
Gubernur menyampaikan bahwa secara keseluruhan dukungan anggaran rekonstruksi infrastruktur di wilayah tersebut pada tahun ini mencapai sekitar Rp39 miliar, yang terdiri dari hibah BNPB sebesar Rp21 miliar ditambah dukungan anggaran APBD Sulbar sebesar Rp18 miliar.
"Untuk tahun depan, pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk peningkatan Jalan dari Labuan Rano ke Ahu," ujar Suhardi Duka.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar telah berkomunikasi dengan Kepala BNPB terkait rencana dukungan anggaran rekonstruksi lanjutan pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp120 miliar.
Namun Pemprov Sulbar kata dia, juga memahami kondisi nasional saat ini, di mana beberapa provinsi di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara tengah mengalami bencana banjir.
"Kalau nantinya alokasi itu dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan, tidak apa-apa. Kita harus toleran sebagai bagian dari NKRI. Tapi kalau masih ada sisa yang bisa dialokasikan ke Sulbar, tentu kita syukuri," katanya.
Gubernur mengatakan, kepercayaan BNPB kepada Pemerintah Provinsi Sulbar diberikan karena seluruh proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, tender, hingga audit, berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan selamat kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tapalang Barat dan Simboro, yang kini dapat menikmati akses jalan dan jembatan tanpa hambatan.
Infrastruktur yang direkonstruksi meliputi dua unit jembatan, tanggul banjir sepanjang kurang lebih 700 meter, serta beberapa titik rehabilitasi jalan.
"Atas nama masyarakat Sulbar, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB atas dukungan dan kepercayaannya dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca-bencana di Sulbar," ujar Suhardi Duka.
Gubernur juga menegaskan bahwa meskipun saat ini perhatian nasional terfokus pada penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera, namun Provinsi Sulbar masih membutuhkan dukungan lanjutan karena masih terdapat beberapa infrastruktur yang perlu direkonstruksi pasca-bencana.