Mamuju (ANTARA) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif pusat, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Rapat koordinasi bersama senator DPD tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif pusat dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, di Mamuju, Selasa.
Hal itu disampaikan Fahri Yusuf, saat menerima kunjungan kerja Anggota Komite IV DPD RI Jupri Mahmud.
Kunjungan kerja itu membahas berbagai isu strategis terkait keuangan dan ekonomi daerah, di antaranya pengelolaan APBN dan APBD, mekanisme dana transfer ke daerah serta penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan daerah.
Diskusi berlangsung konstruktif dengan penekanan pada pentingnya koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Fahri menegaskan rapat koordinasi teknis tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif pusat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan itu, menurut dia, sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, khususnya dalam pengelolaan APBD, pemanfaatan dana transfer, serta penguatan pengawasan tata kelola keuangan daerah.
"Kami berharap dukungan Komite IV DPD RI dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Fahri Yusuf.
Sementara, Senator DPD RI Jupri Mahmud menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI memiliki komitmen kuat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Ia berharap sinergi itu dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendorong kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Terpisah, Kepala BPKPD Provinsi Sulbar Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi masyarakat Sulbar," terang Ali.
Melalui rapat koordinasi itu, Ali berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Komite IV DPD dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
