Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Supendi mengatakan hingga 31 Desember 2025, tercatat 16 Sekolah Rakyat (SR) beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
"Sekolah Rakyat ini ditargetkan pada 2025 itu hanya 15 (unit), tetapi hingga akhir tahun yang beroperasi bisa lebih maksimal menjadi 16 Sekolah Rakyat," ujarnya di Makassar, Rabu.
Ia mengaku dari 16 Sekolah Rakyat itu, pagu anggaran untuk membiayai semua kegiatan operasional tersebut teralokasi Rp369 miliar.
Anggaran tersebut, katanya, tidak termasuk untuk pembangunan Sekolah Rakyat karena alokasi tersebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).
Ia menyebut penganggaran Sekolah Rakyat bersumber dari tiga kementerian, yakni Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk proses pembangunan sekolahnya, Kementerian Sosial (Kemensos) untuk biaya sehari-hari para siswa, seperti makan dan minum, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk biaya gaji dan lainnya para tenaga pendidik.
Baca juga: Pemkot Makassar terima tambahan satu unit bus Sekolah Rakyat dari Kemenhub
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat di Makassar belajar membuat film
"Jadi anggaran untuk Sekolah Rakyat itu bersumber dari kementerian berbeda menyesuaikan tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.
Supendi menerangkan anggaran total keseluruhan untuk bidang pendidikan sepanjang 2025 mencapai Rp5,7 triliun yang semuanya sudah mencakup seluruh komponen dalam pendidikan.
Anggaran Rp5,7 triliun itu sudah seluruh komponen dalam bidang pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat, gaji dan tunjangan profesi untuk empat ribu guru, serta gaji kepada 10 ribu dosen.
"Termasuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, renovasi gedung sekolah dan pembangunan madrasah juga termasuk didalamnya yang anggaran Rp5,7 triliun itu," ucapnya.