Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya dilihat dari aspek distribusi makanan kepada anak-anak, tetapi juga sejauh mana program itu mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membangun ekosistem bisnis berkelanjutan.
“Keberhasilan MBG juga diukur dari dampak ekonominya. Ekosistem bisnis dari program ini harus berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Junda Maulana saat rapat koordinasi program MBG se-Sulbar di Mamuju, Sabtu.
Rapat tersebut dihadiri para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan dan optimalisasi pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
Junda Maulana menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan program MBG di daerah.
Rapat juga membahas evaluasi kapasitas produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur MBG.
Junda Maulana menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, kebutuhan bahan baku seperti daging, ayam potong, telur dan komoditas lainnya masih cukup besar dan diharapkan dapat dipenuhi dari tingkat lokal.
"Kita ingin melihat seberapa besar kemampuan produksi lokal kita, dan bagaimana kekurangan ini ke depan bisa dipenuhi oleh petani dan peternak di Sulbar," katanya.
Pemprov Sulbar, lanjutnya, juga mengidentifikasi berbagai hambatan operasional, terutama terkait distribusi logistik, seperti kondisi akses jalan, fasilitas pendingin serta sistem distribusi bahan pangan.
Ia berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berperan aktif dalam rantai pasok kebutuhan pangan program MBG.
"Kita ingin memastikan program ini berjalan baik di Sulbar, termasuk dari sisi kelembagaan ekonomi desa," kata Junda Maulana.
Sementara, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menanggapi adanya kritik masyarakat terkait penggunaan bahan pangan yang dinilai belum maksimal memanfaatkan produk lokal.
Ke depan Pemerintah Provinsi Sulbar akan mendorong keterlibatan pemasok lokal dalam rantai penyediaan bahan makanan untuk program MBG.
"Selama ini ada kritik bahwa SPPG mengambil barang bukan dari produk lokal. Sekarang ini kita ingin memaksimalkan agar para pemasok lokal bisa bekerja sama dengan SPPG," katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan skema kerja sama yang lebih terstruktur.
Biro Ekonomi Setda Sulbar tambahnya, akan melakukan inventarisasi pemasok lokal yang memenuhi syarat untuk kemudian dilakukan kontrak kerja sama secara resmi dengan SPPG.
Tak hanya soal bahan pangan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program MBG.
Ia mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah kepala desa terkait SPPG yang belum memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah setempat.
"Ada protes dari kepala desa karena ada SPPG yang tidak mengambil tenaga kerja dari desanya. Ini harus kita maksimalkan, supaya tenaga lokal diprioritaskan," ujar Suhardi Suka
Gubernur berharap, melalui langkah-langkah tersebut, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memberdayakan pelaku usaha daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sulbar.