Dinkes dan DPRD Sulbar bahas perluasan layanan CKG hingga pelosok

Kamis, 12 Februari 2026 20:03 WIB

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulbar dr Nursyamsi Rahim (kanan), rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Sulbar membahas perluasan layanan CKG di Mamuju, Kamis (12/2/2026). ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Sulawesi Barat bersama Komisi IV DPRD Sulbar menggelar rapat dengar pendapat membahas perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat hingga seluruh pelosok daerah itu.

"Kami mengapresiasi atas inisiatif anggota Komisi IV DPRD Sulbar yang berencana mengintegrasikan kegiatan reses dengan pelayanan skrining kesehatan di lapangan," kata Kepala Dinkes P2KB Sulbar dr Nursyamsi Rahim di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan sinergi antara legislatif dan sektor kesehatan penting untuk meningkatkan jangkauan layanan kesehatan preventif di masyarakat.

Hingga 2025, cakupan program CKG di Sulbar 15,97 persen atau masih jauh dari target 36 persen yang telah ditetapkan.

"Capaian ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan skrining kesehatan dasar secara rutin. Kolaborasi dengan DPRD menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan," katnaya.

Integrasi kegiatan reses DPRD dengan CKG, katanya, terobosan efektif menjangkau masyarakat pedesaan dan terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan di fasilitas formal.

Menurutnya, keterlibatan langsung anggota DPRD di masyarakat meningkatkan sosialisasi, kepercayaan, dan partisipasi warga memanfaatkan layanan kesehatan.

"Program ini juga sejalan dengan arah pembangunan kesehatan Sulbar dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkarakter sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah yang digagas Gubernur Sulbar," katanya.

Melalui deteksi dini penyakit dan pemantauan kesehatan secara berkala, ia mengharapkan, kualitas hidup serta produktivitas masyarakat Sulbar dapat meningkat secara berkelanjutan.

Nursyamsi menegaskan kesiapan Dinkes P2KB Sulbar mendukung pelaksanaan kolaborasi tersebut, mulai dari penyediaan tenaga kesehatan, peralatan pemeriksaan, hingga sistem pelaporan dan tindak lanjut hasil skrining yang akan dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan kabupaten dan puskesmas setempat.

"Kami melihat ini sebagai sinergi strategis. Jika reses DPRD dapat berjalan beriringan dengan program CKG maka kehadiran negara di tengah masyarakat akan benar-benar dirasakan," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan sejumlah tantangan dihadapi Dinkes P2KB Sulbar, di antaranya prevalensi stunting tercatat 26,8 persen atau masih di atas target 22 persen.

"Hal ini menandakan perlunya penguatan intervensi gizi, kesehatan ibu serta penanganan keluarga berisiko secara lebih intensif," katanya.

Pada sektor kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 36 kasus, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, lanjutnya, masih terdapat ketimpangan antar-wilayah, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.

Angka kematian bayi meningkat menjadi 326 kasus, yang didominasi oleh gangguan pernapasan, berat badan lahir rendah dan komplikasi neonatal.

Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kehamilan, persalinan, serta perawatan bayi baru lahir,.

Beberapa indikator layanan dasar masih perlu diperkuat, di antaranya kunjungan antenatal K6 baru mencapai 42,51 persen dari target 80 persen, imunisasi bayi lengkap sebesar 50,80 persen dan penemuan kasus TBC mencapai 79 persen, masih di bawah target nasional 90 persen

Pihaknya akan terus memperkuat pembangunan kesehatan melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga berisiko, peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar serta penguatan sistem rujukan dan audit kematian maternal dan neonatal.

"Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta mendorong pembangunan kesehatan Sulbar yang lebih berdampak, merata, dan berkelanjutan di tahun 2026," kata Nursyamsi.