Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan data Potensi Desa (Pondes) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2014 nampaknya belum begitu memuaskan lantaran sejumlah infrastruktur yang seharusnya menjadi pendongkrak potensi sebuah desa belum memadai bahkan minim sama sekali.
"Kita telah melakukan pendataan sejak April tahun lalu dalam program sensus desa yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam 10 tahun terakhir. Jadi data ini terlihat jelas bahwa grafiknya berubah dari tahun ke tahun," kata Kepala BPS Sulbar Setianto di Mamuju, Senin.
Menurutnyam, proses pendataan yang dilaksanakan sejak April 2014 lalu telah berhasil melakukan survei dari 575 desa dari 648 wilayah administratif setingkat desa, 71 kelurahan serta dua Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Sulbar.
Ia menyampaikan, dari data infrastruktur pendidikan maka hasil Pondes menunjukkan bahwa masih ada 21 Desa ternyata belum memiliki sarana Sekolah Dasar (SD), 300 Desa belum memiliki sarana Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan begitupun Infrastruktur Kesehatan masih ada 71 Desa belum memiliki sarana kesehatan (Puskesmas/Pustu).
Sementara itu kata dia, Infrastruktur perdagangan menunjukkan 395 Desa tidak memiliki fasilitas tersebut seperti pasar dan kios pertanian. Adapun Infrastruktur listrik hanya 1 desa yang tidak mempunyai sarana listrik PLN maupun Non PLN yaitu Desa Saludurian Kabupaten Mamasa.
Demikian juga dengan infrastruktur jalan kata Setianto, dimana data menunjukkan bahwa 65 Desa yang masih memiliki kondisi jalan roda empat atau lebih serta 297 desa yang belum memiliki sarana permukaan jalan aspal dan penerangan jalan utama.
Adapun infrastruktur komunikasi kata dia, terdapat 110 desa yang belum memiliki sinyal telepon seluler serta fasilitas internet di beberapa desa yang ada di Sulbar.
Setianto menegaskan, hal ini disebabkan menjamurnya pemekaran desa disejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Akibatnya fasilitas yang sebelumnya dimiliki bersama dengan desa induk (sebelum pemekaran red.), itu tidak dinikmati lagi oleh desa yang baru dimekarkan.
"Pengaruhnya cukup signifikan dengan adanya pemekaran disejumlah wilayah. Ini otomatis desa ini tanpa infrastruktur karena tidak memungkinkan lagi memakai sarana dari desa induk pemekaran," tutur Setianto. Agus Setiawan
"Kita telah melakukan pendataan sejak April tahun lalu dalam program sensus desa yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam 10 tahun terakhir. Jadi data ini terlihat jelas bahwa grafiknya berubah dari tahun ke tahun," kata Kepala BPS Sulbar Setianto di Mamuju, Senin.
Menurutnyam, proses pendataan yang dilaksanakan sejak April 2014 lalu telah berhasil melakukan survei dari 575 desa dari 648 wilayah administratif setingkat desa, 71 kelurahan serta dua Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Sulbar.
Ia menyampaikan, dari data infrastruktur pendidikan maka hasil Pondes menunjukkan bahwa masih ada 21 Desa ternyata belum memiliki sarana Sekolah Dasar (SD), 300 Desa belum memiliki sarana Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan begitupun Infrastruktur Kesehatan masih ada 71 Desa belum memiliki sarana kesehatan (Puskesmas/Pustu).
Sementara itu kata dia, Infrastruktur perdagangan menunjukkan 395 Desa tidak memiliki fasilitas tersebut seperti pasar dan kios pertanian. Adapun Infrastruktur listrik hanya 1 desa yang tidak mempunyai sarana listrik PLN maupun Non PLN yaitu Desa Saludurian Kabupaten Mamasa.
Demikian juga dengan infrastruktur jalan kata Setianto, dimana data menunjukkan bahwa 65 Desa yang masih memiliki kondisi jalan roda empat atau lebih serta 297 desa yang belum memiliki sarana permukaan jalan aspal dan penerangan jalan utama.
Adapun infrastruktur komunikasi kata dia, terdapat 110 desa yang belum memiliki sinyal telepon seluler serta fasilitas internet di beberapa desa yang ada di Sulbar.
Setianto menegaskan, hal ini disebabkan menjamurnya pemekaran desa disejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Akibatnya fasilitas yang sebelumnya dimiliki bersama dengan desa induk (sebelum pemekaran red.), itu tidak dinikmati lagi oleh desa yang baru dimekarkan.
"Pengaruhnya cukup signifikan dengan adanya pemekaran disejumlah wilayah. Ini otomatis desa ini tanpa infrastruktur karena tidak memungkinkan lagi memakai sarana dari desa induk pemekaran," tutur Setianto. Agus Setiawan