Jakarta (ANTARA) - KPK menyebut Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) diduga memeras satuan kerja (satker) di lingkungan pemerintahan kabupaten itu untuk keperluan tunjangan hari raya (THR) sejak Lebaran 2025.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan hal ini terungkap dalam pemeriksaan intensif, setelah komisi antirasuah menangkap tangan AUL bersama dengan tersangka lainnya pada Jumat (13/3).
"Jadi, pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di tahun 2026 ini, tetapi juga di tahun 2025 itu sudah pernah terjadi gitu," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu malam.
Namun, imbuh dia, ketika itu, praktik tersebut tidak termonitor oleh komisi antirasuah. Di sisi lain, KPK juga tidak menerima laporan bahwa Bupati Cilacap memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang secara melawan hukum.
"Jadi, ini adalah sudah berulang, pun jika tahun ini tidak tertangkap tangan," kata Asep.
Berita selengkapnya : KPK sebut Bupati Cilacap peras satker untuk THR sejak Lebaran 2025