Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta melakukan "Akselerasi politik" untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk digunakan membangun daerahnya.
"Harus diakui akselerasi politik dibutuhkan untuk membuat daerah ini maju, pemerintah harus pintar melakukan akselerasi politik mendapatkan dana dari pemerintah pusat," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Sulbar, Asri Anas, pada acara seminar konstitusi penataan sistem ketatanegaraan dengan tema maksimalisasi peran DPRD membangun daerah yang digelar MPR-RI bekerjasama dengan DPRD Sulbar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, Sulbar lemah dalam menyerap anggaran dari pemerintah seperti anggaran dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, karena lemahnya akselerasi politik yang dilakukan.
"Pemerintah Sulsel itu pintar karena telah melakukan akselerasi politik sehingga mendapatkan tambahan anggaran melalui dana DAU sebesar Rp200 miliar untuk membangun daerahnya, sementara Sulbar tidak mendapatkan tambahan sama sekali karena lemahnya akselerasi politik," katanya.
Menurut dia, akselerasi politik yang dimaksud bukanlah melanggar aturan, namun kemampuan pemerintah daerah menggunakan jalur politik untuk mendapatkan bantuan anggaran pembangunan untuk daerahnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat lebih baik melakukan akselerasi politik yakni menggunakan jalur politik mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia juga berharap ketika bantuan anggaran pemerintah pusat melalui dana DAK dan DAU masuk ke daerah ini dikelola dengan benar untuk kemajuan pembangunan daerah.
"Banyak daerah di Indonesia, tidak maksimal menyerap dana DAK dan DAU dalam melaksanakan pembangunan karena tidak adanya perencanaan matang atas kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan, ini juga mesti menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah di Sulbar agar maksimal mengelola dana dari pemerintah pusat," katanya. FC Kuen
"Harus diakui akselerasi politik dibutuhkan untuk membuat daerah ini maju, pemerintah harus pintar melakukan akselerasi politik mendapatkan dana dari pemerintah pusat," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Sulbar, Asri Anas, pada acara seminar konstitusi penataan sistem ketatanegaraan dengan tema maksimalisasi peran DPRD membangun daerah yang digelar MPR-RI bekerjasama dengan DPRD Sulbar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, Sulbar lemah dalam menyerap anggaran dari pemerintah seperti anggaran dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, karena lemahnya akselerasi politik yang dilakukan.
"Pemerintah Sulsel itu pintar karena telah melakukan akselerasi politik sehingga mendapatkan tambahan anggaran melalui dana DAU sebesar Rp200 miliar untuk membangun daerahnya, sementara Sulbar tidak mendapatkan tambahan sama sekali karena lemahnya akselerasi politik," katanya.
Menurut dia, akselerasi politik yang dimaksud bukanlah melanggar aturan, namun kemampuan pemerintah daerah menggunakan jalur politik untuk mendapatkan bantuan anggaran pembangunan untuk daerahnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat lebih baik melakukan akselerasi politik yakni menggunakan jalur politik mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia juga berharap ketika bantuan anggaran pemerintah pusat melalui dana DAK dan DAU masuk ke daerah ini dikelola dengan benar untuk kemajuan pembangunan daerah.
"Banyak daerah di Indonesia, tidak maksimal menyerap dana DAK dan DAU dalam melaksanakan pembangunan karena tidak adanya perencanaan matang atas kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan, ini juga mesti menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah di Sulbar agar maksimal mengelola dana dari pemerintah pusat," katanya. FC Kuen