Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pelaksana tugas Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Jamil Barambangi menyatakan masih banyak program kerja yang belum mengikuti rencana strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga tidak sejalan dengan yang akan dicapai dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah.
Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Jamil Barambangi saat menghadiri pembukaan Rapat koordinasi dan Sinkronisasi Program Dikbud Sulbar di Mamuju, Sabtu.
Menurut Jamil, hampir semua SKPD dalam membuat Renja tidak mengikuti Renstra RPJMD sehingga tidak runtut dari apa yang hendak dicapai dalam mendukung pencapaian pembangunan di berbagai lini.
Karena itu kata dia, diharapkan kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan saat ini bisa diterapkan secara maksimal dan tidak menjadikan agenda ini hanya seremonial belaka.
"Semua orang harus memiliki semangat kerja sesuai dengan job masing-masing. Jadikan kegiatan sinkronisasi ini awal momentum untuk melakukan perbaikan di sektor pendidikan baik dimasa kini maupun yang akan datang," ungkap Jamil.
Jamil yang juga mantan Kadiknas Sulbar ini menyampaikan, hal yang perlu menjadi perhatian sebagaimana amanat yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah.
"Dalam lampiran UU Nomor 23 ini ada pelimpahan kewenangan Sekolah Menengah Atas dari kabupaten ke provinsi. Hal ini perlu dibicarakan secara baik dengan pemerintah kabupaten melalui kegiatan sinkronisasi program kerja," katanya.
Ia menuturkan, pelimpahan kewenangan SMA ke provinsi adalah hal yang baru, dimana sebelumnya menjadi kewenangan penuh kabupaten. Walaupun lampiran dalam UU ini belum jelas, akan tetapi perlu diperjelas apakah status kepegawaian juga dilimpahkan ke provinsi.
"Status guru SMA perlu diperjelas apakah menjadi kewenangan provinsi atau hanya pengelolaan sekolah yang dilimpahkan ke provinsi. Pelimpahan kewenangan itu perlu terang benderang sehingga tidak mempengaruhi program kerja yang ada di SKPD," terang Jamil.
Jamil menambahkan, sudah saatnya Dikbud membuat isu strategis dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di sektor pendidikan. Sebab, harus diakui pembangunan di sektor pendidikan belum berjalan maksimal, khususnya persoalan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah.
Kegiatan sinkronisasi ini juga dihadiri langsung Kepala Dikbud Sulbar, DR. Mulyadi Bintaha, para pejabat eselon II Lingkup Pemprov Sulbar, pejabat eselon III dan IV serta menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Sulbar, Agus Salim Tamadjoe dan Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Nurul H
Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Jamil Barambangi saat menghadiri pembukaan Rapat koordinasi dan Sinkronisasi Program Dikbud Sulbar di Mamuju, Sabtu.
Menurut Jamil, hampir semua SKPD dalam membuat Renja tidak mengikuti Renstra RPJMD sehingga tidak runtut dari apa yang hendak dicapai dalam mendukung pencapaian pembangunan di berbagai lini.
Karena itu kata dia, diharapkan kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan saat ini bisa diterapkan secara maksimal dan tidak menjadikan agenda ini hanya seremonial belaka.
"Semua orang harus memiliki semangat kerja sesuai dengan job masing-masing. Jadikan kegiatan sinkronisasi ini awal momentum untuk melakukan perbaikan di sektor pendidikan baik dimasa kini maupun yang akan datang," ungkap Jamil.
Jamil yang juga mantan Kadiknas Sulbar ini menyampaikan, hal yang perlu menjadi perhatian sebagaimana amanat yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah.
"Dalam lampiran UU Nomor 23 ini ada pelimpahan kewenangan Sekolah Menengah Atas dari kabupaten ke provinsi. Hal ini perlu dibicarakan secara baik dengan pemerintah kabupaten melalui kegiatan sinkronisasi program kerja," katanya.
Ia menuturkan, pelimpahan kewenangan SMA ke provinsi adalah hal yang baru, dimana sebelumnya menjadi kewenangan penuh kabupaten. Walaupun lampiran dalam UU ini belum jelas, akan tetapi perlu diperjelas apakah status kepegawaian juga dilimpahkan ke provinsi.
"Status guru SMA perlu diperjelas apakah menjadi kewenangan provinsi atau hanya pengelolaan sekolah yang dilimpahkan ke provinsi. Pelimpahan kewenangan itu perlu terang benderang sehingga tidak mempengaruhi program kerja yang ada di SKPD," terang Jamil.
Jamil menambahkan, sudah saatnya Dikbud membuat isu strategis dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di sektor pendidikan. Sebab, harus diakui pembangunan di sektor pendidikan belum berjalan maksimal, khususnya persoalan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah.
Kegiatan sinkronisasi ini juga dihadiri langsung Kepala Dikbud Sulbar, DR. Mulyadi Bintaha, para pejabat eselon II Lingkup Pemprov Sulbar, pejabat eselon III dan IV serta menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Sulbar, Agus Salim Tamadjoe dan Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Nurul H