Mamuju (ANTARA Sulbar) - Lembaga Advokasi Rakyat Sentosa (LARAS) Provinsi Sulawesi Barat meminta agar jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diisi kalangan profesional bukan karena kekuasaan.
"Adanya kalangan dari partai politik dan relawan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla yang masuk menjadi pimpinan BUMN telah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak," kata Ketua LSM LARAS Abid Alimuddin Lidda di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, bagi LARAS masuknya relawan dan kalangan partai tersebut sesuatu yang sangat wajar dan bukan masalah besar dan tidak akan membawa dampak keburukan bagi bangsa ini ketika ruang dalam pemerintahan diisi.
Namun kata dia, Presiden Jokowi juga dalam menetapkan pimpinan pada jabatan BUMN tersebut haruslah mempertimbangkan dan mengutamakan profesional punya kualitas dan kapasitas.
"Kami harap jabatan pimpinan BUMN tidak diisi karena hanya kepentingan bagi bagi jatah kekuasaan tetapi harus mengutamakan profesional punya kualitas dan kapasitas.
Menurut dia, penempatan pemimpin BUMN jangan juga hanya karena balas kasih apalagi untuk dapat mengintervensi tetapi murni dengan tujuan untuk perbaikan bangsa ini dalam mengisi jabatan BUMN.
Ia berharap agar kinerja pemimpin BUMN ke depan dapat diawasi agar setiap BUMN dapat dijalankan dengan baik untuk meningkatkan pembangunan negara.
"Jangan rusak kepercayaan rakyat dalam menetapkan pemimpin BUMN, utamakan kepentingan kemajuan dan pembangunan bangsa ini ke depan," katanya. Nurul H
"Adanya kalangan dari partai politik dan relawan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla yang masuk menjadi pimpinan BUMN telah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak," kata Ketua LSM LARAS Abid Alimuddin Lidda di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, bagi LARAS masuknya relawan dan kalangan partai tersebut sesuatu yang sangat wajar dan bukan masalah besar dan tidak akan membawa dampak keburukan bagi bangsa ini ketika ruang dalam pemerintahan diisi.
Namun kata dia, Presiden Jokowi juga dalam menetapkan pimpinan pada jabatan BUMN tersebut haruslah mempertimbangkan dan mengutamakan profesional punya kualitas dan kapasitas.
"Kami harap jabatan pimpinan BUMN tidak diisi karena hanya kepentingan bagi bagi jatah kekuasaan tetapi harus mengutamakan profesional punya kualitas dan kapasitas.
Menurut dia, penempatan pemimpin BUMN jangan juga hanya karena balas kasih apalagi untuk dapat mengintervensi tetapi murni dengan tujuan untuk perbaikan bangsa ini dalam mengisi jabatan BUMN.
Ia berharap agar kinerja pemimpin BUMN ke depan dapat diawasi agar setiap BUMN dapat dijalankan dengan baik untuk meningkatkan pembangunan negara.
"Jangan rusak kepercayaan rakyat dalam menetapkan pemimpin BUMN, utamakan kepentingan kemajuan dan pembangunan bangsa ini ke depan," katanya. Nurul H