Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, berharap ada kebijakan anggaran yang memadai karena daerah ini masih sangat membutuhkan pembenahan atau revitalisasi sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mematok target produksi ikan pada tahun 2019 mendatang sebesar 40-50 juta ton se-Indonesia. Hal ini terungkap dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat regional Sulawesi," Kata Kepala DKP Sulbar, Parman Parakkasi di Mamuju, Kamis.
Menurutnya, dengan target tersebut maka ia meminta kepada pemerintah pusat agar membantu nelayan membenahi armada dan alat tangkap di seluruh wilayah di negara ini.
"Kalau seperti itu targetnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencapainya. Belum ada penguatan signifikan bagi nelayan. Hanya upaya berantas illegal fishing (pencurian ikan,red). Dengan memberantas illegal fishing memang potensi akan melimpah, tapi akan jauh lebih baik jika nelayan dapat menangkap potensi itu. Ikan juga memiliki umur terbatas," kata Parman.
Olehnya, lanjut mantan akademisi ini, pemerintah memberikan bantuan armada dan alat modern bagi nelayan. Sehingga ikan yang melimpah bisa ditangkap sebelum mati karena umur yang singkat.
Hal itu mesti berbarengan dengan pemberian anggaran bahan bakar dan operasional bagi kapal-kapal pengawas yang beroperasi sepanjang perairan Indonesia.
"Kita sangat mendukung pemberantasan illegal fishing. Dan ikan yang tidak lagi ditangkapi nelayan asing, bisa kita tangkap. Jangan sampai kita pun tak mampu menangkapnya," terang Parman.
Hal yang lain, sambung alumnus universitas di Australia ini, adalah meningkatkan perhatian pada sumber daya ikan tambak atau budidaya. Perikanan tangkap dan budidaya memiliki perbedaan yang signifikan. Perikanan tangkap sangat kompleks karena tak terlihat serta tak dapat terdeteksi dengan pasti akibat pergerakan ikan yang cepat.
Berbeda dengan perikanan budidaya yang dapat terprediksi dan terkontrol dengan baik karena memiliki kawasan terbatas. Maka dari itu, sepatutnya kebijakan anggaran oleh pemangku kepentingan benar-benar berpihak kepada nasib masyarakat nelayan.
"Perikanan budidaya dapat diestimasi. Areanya yang terbatas oleh pematang-pematang tambak sehingga pergerakan ikan di area itu-itu saja," ungkap Parman.
Sementara untuk sektor perikanan budidaya, lanjutnya, perlu mendapatkan rehabilitasi lahan dan pengembangan irigasi tambak. Terlebih di Sulawesi, sebab banyak petambak yang meskipun mempunyai 10 hektare lahan namun belum pasti termanfaatkan dengan maksimal.
"Tambak di Sulawesi masih jauh dari harapan. Alasannya, konstruksi parit keliling tambak kita sehingga areal tambak tak termanfaatkan dengan baik. Hanya di sekitar pinggir kolam saja. Dengan rehabilitasi, kita dapat meningkatkan produktivitas petambak. Selain itu, kita juga membenahi pematang, sehingga dapat dilalui kendaraan roda tiga maupun empat agar distribusi ikan budidaya dapat lebih baik lagi," ucap Parman. Nurul H
"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mematok target produksi ikan pada tahun 2019 mendatang sebesar 40-50 juta ton se-Indonesia. Hal ini terungkap dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat regional Sulawesi," Kata Kepala DKP Sulbar, Parman Parakkasi di Mamuju, Kamis.
Menurutnya, dengan target tersebut maka ia meminta kepada pemerintah pusat agar membantu nelayan membenahi armada dan alat tangkap di seluruh wilayah di negara ini.
"Kalau seperti itu targetnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencapainya. Belum ada penguatan signifikan bagi nelayan. Hanya upaya berantas illegal fishing (pencurian ikan,red). Dengan memberantas illegal fishing memang potensi akan melimpah, tapi akan jauh lebih baik jika nelayan dapat menangkap potensi itu. Ikan juga memiliki umur terbatas," kata Parman.
Olehnya, lanjut mantan akademisi ini, pemerintah memberikan bantuan armada dan alat modern bagi nelayan. Sehingga ikan yang melimpah bisa ditangkap sebelum mati karena umur yang singkat.
Hal itu mesti berbarengan dengan pemberian anggaran bahan bakar dan operasional bagi kapal-kapal pengawas yang beroperasi sepanjang perairan Indonesia.
"Kita sangat mendukung pemberantasan illegal fishing. Dan ikan yang tidak lagi ditangkapi nelayan asing, bisa kita tangkap. Jangan sampai kita pun tak mampu menangkapnya," terang Parman.
Hal yang lain, sambung alumnus universitas di Australia ini, adalah meningkatkan perhatian pada sumber daya ikan tambak atau budidaya. Perikanan tangkap dan budidaya memiliki perbedaan yang signifikan. Perikanan tangkap sangat kompleks karena tak terlihat serta tak dapat terdeteksi dengan pasti akibat pergerakan ikan yang cepat.
Berbeda dengan perikanan budidaya yang dapat terprediksi dan terkontrol dengan baik karena memiliki kawasan terbatas. Maka dari itu, sepatutnya kebijakan anggaran oleh pemangku kepentingan benar-benar berpihak kepada nasib masyarakat nelayan.
"Perikanan budidaya dapat diestimasi. Areanya yang terbatas oleh pematang-pematang tambak sehingga pergerakan ikan di area itu-itu saja," ungkap Parman.
Sementara untuk sektor perikanan budidaya, lanjutnya, perlu mendapatkan rehabilitasi lahan dan pengembangan irigasi tambak. Terlebih di Sulawesi, sebab banyak petambak yang meskipun mempunyai 10 hektare lahan namun belum pasti termanfaatkan dengan maksimal.
"Tambak di Sulawesi masih jauh dari harapan. Alasannya, konstruksi parit keliling tambak kita sehingga areal tambak tak termanfaatkan dengan baik. Hanya di sekitar pinggir kolam saja. Dengan rehabilitasi, kita dapat meningkatkan produktivitas petambak. Selain itu, kita juga membenahi pematang, sehingga dapat dilalui kendaraan roda tiga maupun empat agar distribusi ikan budidaya dapat lebih baik lagi," ucap Parman. Nurul H