Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Partai Demokrat berhak memutuskan nama-nama Bakal Calon Bupati di 11 Kabupaten yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember 2015.
"Keputusan bersifat final, semuanya wewenang DPD yang memutuskan, sesuai hasil Kongres Demokrat lalu di Surabaya," kata Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Sulsel Andi Syamsul AM di Makassar, Minggu.
Menurutnya, dengan begitu Demokrat Sulsel akan menjadi daerah percontohan tentang metode penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme partai
"Semuanya sudah fix, calon bupati yang diusung diputuskan ditingkat DPD. Sementara untuk DPP hanya mendapatkan laporan dan tembusan menginggat yang mengetahui persis karakter calon yang diusung DPD di wilayah masing-masing," sebutnya.
Syamsul menyebutkan mengenai teknisnya DPD akan langsung mengesahkan calon mengendarai partai demokrat. Selanjutnya, DPP kemudian menyetujui dan tidak berwenang akan atau merubah kembali keputusan dari DPD.
"Sulsel akan menjadi percontohan bagaimana bentuk penjaringannya. Sebab hasil rekomendasi yang diajukan awalnya disuarakan DPD Sulsel ke tingkat DPP," kata pria yang menjadi tim perumus pada saat kongres Demokrat itu.
Sementara Pelaksana tugas Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni`matullah mengatakan kewenangan tersebut akan menjadi fokus DPP Pusat termasuk 34 DPD di seluruh Indonesia.
Rekomendasi yang disetujui dalam kongres IV di Surabaya yakni program disebut desentralisasi kewenangan menurut dia, membuat DPD, dan DPC memiliki kewenangan seluruh aktivitas Demokrat di daerah.
Seluruh kegiatan Demokrat tersebut seperti penjaringan Calon Anggota Legislatif dan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung mempebutkan simpati masyarakat dalam mendulang suara .
"Bila pemilihannya pada Pilkada Gubernur maka menjadi kewenangan DPP Pusat, tetapi bila Calon Bupati akan menjadi kewenangan DPD dan DPC.Kami menilai penjaringan Bupati hingga ke DPP kemungkinan tidak efektif dan efisien. Inilah menjadi pertimbangan mengapa DPP menerima usulan kami," jelasnya.
Sebelumnya, DPD Demokrat Sulsel telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah dengan mengelar uji kelayaklan dan kepatutan puluhan kandidat di Makassar. Hal ini merupakan salah sistem guna mengetahui kualitas dan kuantitas figur yang diusung baik dari internal partai maupun figur dari ekternal.
"Keputusan bersifat final, semuanya wewenang DPD yang memutuskan, sesuai hasil Kongres Demokrat lalu di Surabaya," kata Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Sulsel Andi Syamsul AM di Makassar, Minggu.
Menurutnya, dengan begitu Demokrat Sulsel akan menjadi daerah percontohan tentang metode penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme partai
"Semuanya sudah fix, calon bupati yang diusung diputuskan ditingkat DPD. Sementara untuk DPP hanya mendapatkan laporan dan tembusan menginggat yang mengetahui persis karakter calon yang diusung DPD di wilayah masing-masing," sebutnya.
Syamsul menyebutkan mengenai teknisnya DPD akan langsung mengesahkan calon mengendarai partai demokrat. Selanjutnya, DPP kemudian menyetujui dan tidak berwenang akan atau merubah kembali keputusan dari DPD.
"Sulsel akan menjadi percontohan bagaimana bentuk penjaringannya. Sebab hasil rekomendasi yang diajukan awalnya disuarakan DPD Sulsel ke tingkat DPP," kata pria yang menjadi tim perumus pada saat kongres Demokrat itu.
Sementara Pelaksana tugas Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni`matullah mengatakan kewenangan tersebut akan menjadi fokus DPP Pusat termasuk 34 DPD di seluruh Indonesia.
Rekomendasi yang disetujui dalam kongres IV di Surabaya yakni program disebut desentralisasi kewenangan menurut dia, membuat DPD, dan DPC memiliki kewenangan seluruh aktivitas Demokrat di daerah.
Seluruh kegiatan Demokrat tersebut seperti penjaringan Calon Anggota Legislatif dan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung mempebutkan simpati masyarakat dalam mendulang suara .
"Bila pemilihannya pada Pilkada Gubernur maka menjadi kewenangan DPP Pusat, tetapi bila Calon Bupati akan menjadi kewenangan DPD dan DPC.Kami menilai penjaringan Bupati hingga ke DPP kemungkinan tidak efektif dan efisien. Inilah menjadi pertimbangan mengapa DPP menerima usulan kami," jelasnya.
Sebelumnya, DPD Demokrat Sulsel telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah dengan mengelar uji kelayaklan dan kepatutan puluhan kandidat di Makassar. Hal ini merupakan salah sistem guna mengetahui kualitas dan kuantitas figur yang diusung baik dari internal partai maupun figur dari ekternal.