Manado (ANTARA Sulsel) - Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Joubert Maramis mengatakan program sejuta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah agar memikirkan sisi demand atau permintaan.
"Program ini sangat baik untuk pemerataan hasil pembangunan oleh pemerintah, namun ada beberapa hal yg harus di jadikan dasar suksesnya program ini baik dari permintaan maupun penawaran," kata Joubert, di Manado, Jumat.
Dia mengatakan pemerintah harus menggunakan sisi permintaan bukan sisi penawaran. Artinya disurvei dulu penduduk miskin mana yang mampu mendapatkan rumah tersebut, karena yang pastinya tidak gratis.
Baru kemudian dibangun sejumlah itu. Jangan karena ada anggaran langsung dibangun sehingga mubasir karena kurang peminat atau jatuh pada orang yang berduit sebagi investasi," jelasnya.
Katanya, masalah pembiayaan sudah pasti APBN tidak cukup harus digandeng lembaga pembiayaan dari BUMN.
Kemudian, pemeliharaan dan infrastruktur penunjang perumahan harusnya bagian dari anggaran program tersebut karena biasanya rumah sangat sederhana, miskin fasilitas umum dan kurang bagus penataannya.
Dan, katanya, Kementerian yang sediakan dana namun pembangun dan konsep serta pengelola post pembangunan harus profesional. Kementerian menjadi pemilik program dan evaluator dan penilai.
Hal ini penting karena jika kementerian yang memiliki uang sekaligus pembangun dan pengelola pasti tidak efisien.
"Saya kira jika hal-hal itu dilakukan dan dijaga konsiatensinya maka program satu juta rumah dari pemerintahan Jokowi-JK akan berhasil dan berkelanjutan," pungkasnya.
"Program ini sangat baik untuk pemerataan hasil pembangunan oleh pemerintah, namun ada beberapa hal yg harus di jadikan dasar suksesnya program ini baik dari permintaan maupun penawaran," kata Joubert, di Manado, Jumat.
Dia mengatakan pemerintah harus menggunakan sisi permintaan bukan sisi penawaran. Artinya disurvei dulu penduduk miskin mana yang mampu mendapatkan rumah tersebut, karena yang pastinya tidak gratis.
Baru kemudian dibangun sejumlah itu. Jangan karena ada anggaran langsung dibangun sehingga mubasir karena kurang peminat atau jatuh pada orang yang berduit sebagi investasi," jelasnya.
Katanya, masalah pembiayaan sudah pasti APBN tidak cukup harus digandeng lembaga pembiayaan dari BUMN.
Kemudian, pemeliharaan dan infrastruktur penunjang perumahan harusnya bagian dari anggaran program tersebut karena biasanya rumah sangat sederhana, miskin fasilitas umum dan kurang bagus penataannya.
Dan, katanya, Kementerian yang sediakan dana namun pembangun dan konsep serta pengelola post pembangunan harus profesional. Kementerian menjadi pemilik program dan evaluator dan penilai.
Hal ini penting karena jika kementerian yang memiliki uang sekaligus pembangun dan pengelola pasti tidak efisien.
"Saya kira jika hal-hal itu dilakukan dan dijaga konsiatensinya maka program satu juta rumah dari pemerintahan Jokowi-JK akan berhasil dan berkelanjutan," pungkasnya.