Mamuju (ANTARA Sulbar) - Perlu pendataan ulang masyarakat penerima kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar di Provinsi Sulawesi Barat agar penyaluran program kartu sakti pemerintahan Presiden Jokowi tersebut dapat tepat sasaran.
"Beberapa hari ini kita disuguhkan dengan pemberitaan beredarnya beras plastik, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar dan merupakan daerah terpadat dan berpenduduk miskin paling tinggi di Sulbar adalah pendataan ulang penerima kartu sakti Jokowi itu," kata lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Advokasi Rakyat Sentosa (Laras), Abid Alimuddin Lidda di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, di Kabupaten Polman masih menggunakan data masyarakat miskin yang didata pada 2009 tentu itu akan berbeda dengan realitas sekarang ini karena perubahan kemiskinan di masyarakat terjadi.
"Mesti dilakukan pendataan ulang, masyarakat miskin penerima KIS dan KIP kalau pemerintah ingin program ini tepat sasaran, karena perubahan masyarakat telah terjadi, ada yang dulunya miskin kini sudah sejahtera dan sebaliknya, ini perputaran roda kehidupan, dalam enam tahun terakhir," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah di Polman maupun seluruh Kabupaten di Sulbar diantaranya Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa, mesti mendata ulang penduduknya yang masuk kategori miskin dan harus jelas ukuran masyarakat yang disebut miskin dan diberikan sentuhan bantuan.
"Mesti dilibatkan tim independen dan profesional dalam pendataan yang dilakukan, sehingga masyarakat yang benar benar miskin dapat menerima program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka yang mendata harus didanai melalui APBD dan dijauhkan dari unsur politis," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah membuat peraturan daerah (Perda) tentang kemiskinan sebagai legitimasi untuk dapat dilakukan penanganan dan penanggulangannya, secara benar dan tidak salah sasaran.
"Masyarakat miskin di tiap daerah di Indonesia, tentu berbeda cara mengukurnya, sehingga butuh perda yang dapat menjadi legitimasi untuk menentukan yang mana disebut masyarakat miskin, jangan masyarakat yang justru sudah sejahtera menerima bantuan KIS dan KIP," katanya.
"Beberapa hari ini kita disuguhkan dengan pemberitaan beredarnya beras plastik, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar dan merupakan daerah terpadat dan berpenduduk miskin paling tinggi di Sulbar adalah pendataan ulang penerima kartu sakti Jokowi itu," kata lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Advokasi Rakyat Sentosa (Laras), Abid Alimuddin Lidda di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, di Kabupaten Polman masih menggunakan data masyarakat miskin yang didata pada 2009 tentu itu akan berbeda dengan realitas sekarang ini karena perubahan kemiskinan di masyarakat terjadi.
"Mesti dilakukan pendataan ulang, masyarakat miskin penerima KIS dan KIP kalau pemerintah ingin program ini tepat sasaran, karena perubahan masyarakat telah terjadi, ada yang dulunya miskin kini sudah sejahtera dan sebaliknya, ini perputaran roda kehidupan, dalam enam tahun terakhir," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah di Polman maupun seluruh Kabupaten di Sulbar diantaranya Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa, mesti mendata ulang penduduknya yang masuk kategori miskin dan harus jelas ukuran masyarakat yang disebut miskin dan diberikan sentuhan bantuan.
"Mesti dilibatkan tim independen dan profesional dalam pendataan yang dilakukan, sehingga masyarakat yang benar benar miskin dapat menerima program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka yang mendata harus didanai melalui APBD dan dijauhkan dari unsur politis," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah membuat peraturan daerah (Perda) tentang kemiskinan sebagai legitimasi untuk dapat dilakukan penanganan dan penanggulangannya, secara benar dan tidak salah sasaran.
"Masyarakat miskin di tiap daerah di Indonesia, tentu berbeda cara mengukurnya, sehingga butuh perda yang dapat menjadi legitimasi untuk menentukan yang mana disebut masyarakat miskin, jangan masyarakat yang justru sudah sejahtera menerima bantuan KIS dan KIP," katanya.