Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi E membidangi Kesejahteraan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel terkait adanya dugaan penyalagunaan anggaran SPP gratis bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2014.
"Besok, kita panggil Disdik Sulawesi Selatan, termasuk pihak Bank Pembagunan Daerah (BPD) karena anggarannya di drop ke situ, mengingat masih ada sisa anggaran dan itu menjadi Silpa," kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo di Makassar, Senin.
Menurut dia, pemanggilan tersebut akan menanyakan sejumlah permasalahan yang terjadi sebab banyak yang salah sasaran dan penyalurannya ada dugaan penyimpangan termasuk mengapa ada dana sisa yang masih tersimpan di BPD kini PT Bank Sulselbar.
"Semua akan dipertanyakan termasuk laporan yang masuk ada mahasiwa dapat dan tidak. Saya tidak bisa merinci sejauh mana, karena baru akan diminta keterangan kepada yang bersangkutan," ujarnya.
Salah satu orang tua mahasiswa Arief Situju menyatakan protes terkait tidak meratanya penyaluran SPP gratis tersebut sehingga anaknya bernama Dian Ramadhani (21) terpaksa diberhentikan pada semeter tiga di Universitas Fajar karena kekurangan biaya.
"Saya sesalkan kenapa pembagian tidak merata, padahal janji pemerintah provinsi akan memberikan gratis SPP selama dua semester, namun kenyataanya saya malah membayar. Dari awal program ini memang sudah ada kejanggalan dan terkesan ada permainan," tuturnya.
Ia menyebutkan, sejak bergulirnya SPP gratis itu diduga ada ketimpangan prosedur karena hampir semua mahasiswa yang diajukan pihak universitas di coret di Diknas padahal anggarannya ada dan kini mengendap di BPD hingga mencapai Rp4 miliar lebih.
"Ada dugaan ini permainan, banyak nama yang diajukan sesuai kuota anggaran malah dicoret Disdik Sulsel, ini ada apa? apakah uangnya mau dimainkan lagi sehingga tidak lagi peduli dengan jenjang pendidikan anak-anak kita. Ini baru anak saya bagaimana dengan yang lain," keluhnya.
Saat dikonfirmasi terpisah Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Salam Toba melalui ponsel yang dimilikinya sampai saat ini tidak aktif begitupun saat disampaikan melalui pesan singkat tidak ditanggapi.
Sebelumnya, Kendati Pemprov Sulsel mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun tetap diberikan cacatan kritis terkait pada bidang pendidikan, khususnya sistem pengendalian interen pengelolaan program gratis SPP dirasakan tidak memadai.
Bahkan sejumlah rekomendasi diberikan BPK guna menginstruksikan Kadisdik Sulsel agar segera melakukan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi terkait program SPP gratis tersebut
BPK meminta Disdik Sulsel menyusun kesepakatan perjanjian antara Pemprov Sulsel dan BPD dalam hal ini PT Bank Sulselbar mengenai mekanisme penyaluran SPP gratis.
Selain itu, ditemukan kas sisa senilai Rp4 miliar diperuntukkan bagi mahasiswa baru 2014 untuk ditarik segera karena tidak lagi sesuai dengan penerima guna dikembalikan ke kas daerah menjadi Silpa 2014. Diketahui 2014 sebanyak 23 ribu mahasiswa baru mendapatkan dana SPP gratis dengan total anggaran Rp45 miliar diambil dari APBD 2014, namun faktanya berbeda dilapangan.
"Besok, kita panggil Disdik Sulawesi Selatan, termasuk pihak Bank Pembagunan Daerah (BPD) karena anggarannya di drop ke situ, mengingat masih ada sisa anggaran dan itu menjadi Silpa," kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo di Makassar, Senin.
Menurut dia, pemanggilan tersebut akan menanyakan sejumlah permasalahan yang terjadi sebab banyak yang salah sasaran dan penyalurannya ada dugaan penyimpangan termasuk mengapa ada dana sisa yang masih tersimpan di BPD kini PT Bank Sulselbar.
"Semua akan dipertanyakan termasuk laporan yang masuk ada mahasiwa dapat dan tidak. Saya tidak bisa merinci sejauh mana, karena baru akan diminta keterangan kepada yang bersangkutan," ujarnya.
Salah satu orang tua mahasiswa Arief Situju menyatakan protes terkait tidak meratanya penyaluran SPP gratis tersebut sehingga anaknya bernama Dian Ramadhani (21) terpaksa diberhentikan pada semeter tiga di Universitas Fajar karena kekurangan biaya.
"Saya sesalkan kenapa pembagian tidak merata, padahal janji pemerintah provinsi akan memberikan gratis SPP selama dua semester, namun kenyataanya saya malah membayar. Dari awal program ini memang sudah ada kejanggalan dan terkesan ada permainan," tuturnya.
Ia menyebutkan, sejak bergulirnya SPP gratis itu diduga ada ketimpangan prosedur karena hampir semua mahasiswa yang diajukan pihak universitas di coret di Diknas padahal anggarannya ada dan kini mengendap di BPD hingga mencapai Rp4 miliar lebih.
"Ada dugaan ini permainan, banyak nama yang diajukan sesuai kuota anggaran malah dicoret Disdik Sulsel, ini ada apa? apakah uangnya mau dimainkan lagi sehingga tidak lagi peduli dengan jenjang pendidikan anak-anak kita. Ini baru anak saya bagaimana dengan yang lain," keluhnya.
Saat dikonfirmasi terpisah Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Salam Toba melalui ponsel yang dimilikinya sampai saat ini tidak aktif begitupun saat disampaikan melalui pesan singkat tidak ditanggapi.
Sebelumnya, Kendati Pemprov Sulsel mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun tetap diberikan cacatan kritis terkait pada bidang pendidikan, khususnya sistem pengendalian interen pengelolaan program gratis SPP dirasakan tidak memadai.
Bahkan sejumlah rekomendasi diberikan BPK guna menginstruksikan Kadisdik Sulsel agar segera melakukan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi terkait program SPP gratis tersebut
BPK meminta Disdik Sulsel menyusun kesepakatan perjanjian antara Pemprov Sulsel dan BPD dalam hal ini PT Bank Sulselbar mengenai mekanisme penyaluran SPP gratis.
Selain itu, ditemukan kas sisa senilai Rp4 miliar diperuntukkan bagi mahasiswa baru 2014 untuk ditarik segera karena tidak lagi sesuai dengan penerima guna dikembalikan ke kas daerah menjadi Silpa 2014. Diketahui 2014 sebanyak 23 ribu mahasiswa baru mendapatkan dana SPP gratis dengan total anggaran Rp45 miliar diambil dari APBD 2014, namun faktanya berbeda dilapangan.