Makassar (ANTARA Sulsel) - Kota Batam, Kepulauan Riau, ditunjuk menggantikan Bangka Belitung untuk menggelar babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) wilayah Barat, 27 September hingga 3 Oktober 2015.
Ketua Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP Pertina, John Amanupunyo saat dihubungi dari Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan Bangka Belitung yang sebelumnya mengajukan diri ternyata pada perkembangannya mengalami beberapa kendala sehingga tidak bisa melaksanakan pra-PON sesuai rencana.
"Bangka Belitung ada kendala sehingga kita alihkan ke Batam. Kami tidak persoalkan masalah pemindahan lokasi itu dan berharap pelaksanaannya dapat berjalan lancar," jelasnya.
Untuk pelaksanaan babak kualifikasi PON Wilayah Barat 2015, kata dia, akan dihuni sebanyak 11 provinsi diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga kepulauan Riau.
Sementara untuk pra-PON wilayah Tengah tetap dilaksanakan di NTT yang akan melibatkan 13 tim diantaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Barat.
Adapun untuk pra-PON Wilayah Timur diantaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.
"Untuk dua lokasi lainnya tetap sesuai hasil Mukernas di Makassar 2014. Kami tentu berharap pelaksanaan pra-PON dapat berjalan ketat dan sukses," katanya.
Sekjen PP Pertina Martinez Dos Santos, sebelumnya menyatakan sesuai Mukernas 2014 memang menyepakati agenda babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (pra-PON) 2015 dilaksanakan dalam tiga wilayah.
Menurut dia, meski sudah disepakati dalam Mukernas Pertina 2014 namun keputusan itu masih memungkinkan berubah jika setiap daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah di tiga wilayah ternyata tidak memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan.
Syarat untuk bisa melaksanakan atau menjadi tuan rumah, kata dia, harus mendapatkan rekomendasi atau dukungan penuh dari gubernur, DPRD dan KONI setempat.
Selain surat rekomendasi dari gubernur, DPRD dan KONI, daerah yang mengusulkan menjadi tuan rumah juga harus menyetorkan anggaran atau uang jamiman sebesar Rp100 juta sebagai bukti keseriusan daerah tersebut untuk menjadi penyelenggara.
"Jika tiga daerah itu pada perkembangannya tidak mampu memenuhi persyaratan maka kami akan mengambil alih. Artinya kemungkinan pra-PON dilaksanakan satu kali yang diikuti seluruh daerah di Tanah Air," ujarnya.
Ketua Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP Pertina, John Amanupunyo saat dihubungi dari Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan Bangka Belitung yang sebelumnya mengajukan diri ternyata pada perkembangannya mengalami beberapa kendala sehingga tidak bisa melaksanakan pra-PON sesuai rencana.
"Bangka Belitung ada kendala sehingga kita alihkan ke Batam. Kami tidak persoalkan masalah pemindahan lokasi itu dan berharap pelaksanaannya dapat berjalan lancar," jelasnya.
Untuk pelaksanaan babak kualifikasi PON Wilayah Barat 2015, kata dia, akan dihuni sebanyak 11 provinsi diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga kepulauan Riau.
Sementara untuk pra-PON wilayah Tengah tetap dilaksanakan di NTT yang akan melibatkan 13 tim diantaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Barat.
Adapun untuk pra-PON Wilayah Timur diantaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.
"Untuk dua lokasi lainnya tetap sesuai hasil Mukernas di Makassar 2014. Kami tentu berharap pelaksanaan pra-PON dapat berjalan ketat dan sukses," katanya.
Sekjen PP Pertina Martinez Dos Santos, sebelumnya menyatakan sesuai Mukernas 2014 memang menyepakati agenda babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (pra-PON) 2015 dilaksanakan dalam tiga wilayah.
Menurut dia, meski sudah disepakati dalam Mukernas Pertina 2014 namun keputusan itu masih memungkinkan berubah jika setiap daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah di tiga wilayah ternyata tidak memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan.
Syarat untuk bisa melaksanakan atau menjadi tuan rumah, kata dia, harus mendapatkan rekomendasi atau dukungan penuh dari gubernur, DPRD dan KONI setempat.
Selain surat rekomendasi dari gubernur, DPRD dan KONI, daerah yang mengusulkan menjadi tuan rumah juga harus menyetorkan anggaran atau uang jamiman sebesar Rp100 juta sebagai bukti keseriusan daerah tersebut untuk menjadi penyelenggara.
"Jika tiga daerah itu pada perkembangannya tidak mampu memenuhi persyaratan maka kami akan mengambil alih. Artinya kemungkinan pra-PON dilaksanakan satu kali yang diikuti seluruh daerah di Tanah Air," ujarnya.