Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali menegaskan akan berkomitmen mengawal program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar di pimpin Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal MI.
"Seusai dengan penyampaian ketua umum Bapak Susilo Bambang Yudhoyono khusus Fraksi Demokrat harus clear and clean mengawal pemerintah di daerah," katanya usia berbuka puasa bersama kader demokrat di Baruga Angin Mamiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu.
Menurut dia, arahan tersebut menjawab isu miring terkait dengan sejumlah persoalan program Pemeritah Kota yang digagas Danny-Ical (DIA) dalam mewujudkan kota makassar menjadi kota dunia terkendala.
"Arahan tersebut berlaku bagi seluruh pengurus Partai Demokrat, anggota legislatif DPRD kota maupun provinsi untuk senantiasa mengawal program pemerintah yang pro terhadap rakyat," ujarnya.
Anggota DPRD Kota Makassar ini menyebutkan penyampaian ketua umum tersebut berlaku bagi semua ketua DPD untuk mengawal program pemda sekalipun bukan usulan dari Partai Demokrat.
"Ini momentum yang baik dalam bulan ramadhan dan saling bersilaturahmi antara kader. Mengawal bukan berarti tidak mengkritisi, kalau tidak pro wajib dikritisi dengan cara beretika dan elegan. Saya fikir ini penting dilakukan guna menekan isu miring yang beredar," paparnya dihadapan kader.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang diusung partai berlambang mecy itu mendapat kritikan keras dari dua legislator asal demokrat Susuman Halim dan Basdir. Saat itu terjadi kericuhan pada rapat paripurna di DPRD Makassar belum lama ini terkait program pengadaan mobil kebersihan.
"Kedepan saya tidak ingin lagi adanya isu miring untuk menjatuhkan pemerintahan, Saya berkali kali mendapat pesan pendek dari kader tingkat DPC mengapa bisa terjadi hal tersebut. Untuk itu saya tidak ingin lagi adanya hal seperti itu, ini komiten kita bersama dan amanah," tegasnya.
Selain itu dirinya meminta agar seluruh kader mendokan Ilham Arief Sirajuddin yang kini terkena musibah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus korupsi PDAM.
"Mari kita doakan kader yang sedang menjalani proses hukum agar permasalahan yang dituduhkan kepada beliau segera terselesaikan. Dan saya minta sekali lagi tidak ada kelompok A dan B di parlemen dalam masa pemerintahan DIA," tambahnya.
Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada kesempatan itu mengatakan dirinya bersama Syamsu Rizal telah diusung Partai Demokrat, untuk itu dirinya siap terbuka dan menerima kritikan yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan.
"Dukungan partai sangat saya nantikan, program yang di luncurkan semuanya adalah pro rakyat, bahkan program `smart card city` sudah mulai jalan bahkan kini ditiru Ahok sebagai kepala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.
Selain program smart card, program Makassar Tidak Rantasa atau kotor (MTR) yang menjadi bagian didalamnya armada kebersihan akan dijadikan program nasional meskipun dengan nama lain namun konsepnya tatap sama.
"Program kebersihan yakni MTR saat ini masuk pembahasan di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan program smart card city segera digunakan penduduk Jakarta yang diadopsi dari Makassar. Saya berharap demokrat dapat mengawal program kami secara positif selama lima tahun ke depan," harapnya.
Hadir pada kegiatan tersebut legislator DPRD Provinsi, dan Kota Makassar, para penasehat partai dan sejumlah kader dan simpatisan partai di 14 Kecamatan.
"Seusai dengan penyampaian ketua umum Bapak Susilo Bambang Yudhoyono khusus Fraksi Demokrat harus clear and clean mengawal pemerintah di daerah," katanya usia berbuka puasa bersama kader demokrat di Baruga Angin Mamiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu.
Menurut dia, arahan tersebut menjawab isu miring terkait dengan sejumlah persoalan program Pemeritah Kota yang digagas Danny-Ical (DIA) dalam mewujudkan kota makassar menjadi kota dunia terkendala.
"Arahan tersebut berlaku bagi seluruh pengurus Partai Demokrat, anggota legislatif DPRD kota maupun provinsi untuk senantiasa mengawal program pemerintah yang pro terhadap rakyat," ujarnya.
Anggota DPRD Kota Makassar ini menyebutkan penyampaian ketua umum tersebut berlaku bagi semua ketua DPD untuk mengawal program pemda sekalipun bukan usulan dari Partai Demokrat.
"Ini momentum yang baik dalam bulan ramadhan dan saling bersilaturahmi antara kader. Mengawal bukan berarti tidak mengkritisi, kalau tidak pro wajib dikritisi dengan cara beretika dan elegan. Saya fikir ini penting dilakukan guna menekan isu miring yang beredar," paparnya dihadapan kader.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang diusung partai berlambang mecy itu mendapat kritikan keras dari dua legislator asal demokrat Susuman Halim dan Basdir. Saat itu terjadi kericuhan pada rapat paripurna di DPRD Makassar belum lama ini terkait program pengadaan mobil kebersihan.
"Kedepan saya tidak ingin lagi adanya isu miring untuk menjatuhkan pemerintahan, Saya berkali kali mendapat pesan pendek dari kader tingkat DPC mengapa bisa terjadi hal tersebut. Untuk itu saya tidak ingin lagi adanya hal seperti itu, ini komiten kita bersama dan amanah," tegasnya.
Selain itu dirinya meminta agar seluruh kader mendokan Ilham Arief Sirajuddin yang kini terkena musibah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus korupsi PDAM.
"Mari kita doakan kader yang sedang menjalani proses hukum agar permasalahan yang dituduhkan kepada beliau segera terselesaikan. Dan saya minta sekali lagi tidak ada kelompok A dan B di parlemen dalam masa pemerintahan DIA," tambahnya.
Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada kesempatan itu mengatakan dirinya bersama Syamsu Rizal telah diusung Partai Demokrat, untuk itu dirinya siap terbuka dan menerima kritikan yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan.
"Dukungan partai sangat saya nantikan, program yang di luncurkan semuanya adalah pro rakyat, bahkan program `smart card city` sudah mulai jalan bahkan kini ditiru Ahok sebagai kepala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.
Selain program smart card, program Makassar Tidak Rantasa atau kotor (MTR) yang menjadi bagian didalamnya armada kebersihan akan dijadikan program nasional meskipun dengan nama lain namun konsepnya tatap sama.
"Program kebersihan yakni MTR saat ini masuk pembahasan di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan program smart card city segera digunakan penduduk Jakarta yang diadopsi dari Makassar. Saya berharap demokrat dapat mengawal program kami secara positif selama lima tahun ke depan," harapnya.
Hadir pada kegiatan tersebut legislator DPRD Provinsi, dan Kota Makassar, para penasehat partai dan sejumlah kader dan simpatisan partai di 14 Kecamatan.