Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat dari Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak (Lisan) Sulsel Rusdin Tompo mengatakan infrastruktur Kota Makassar belum layak anak.
"Sangat belum, dari sisi infrastruktur yang mendukung potensi dan perkembangan anak, masih sangat minim dan dalam setahun terakhir belum ada penambahan," kata Rusdin di Makassar, Kamis.
Menurut Rusdin, masyarakat Makassar tidak hanya membutuhkan taman kota untuk sekedar berjoging atau melakukan senam.
"Perlu taman-taman tematik yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, misalnya taman tempat mereka bisa bermain musik atau anak-anak bisa berdiskusi," katanya.
Rusdi menilai saat ini fasilitas untuk anak justru lebih banyak disediakan oleh pihak ketiga yang cenderung menggunakan pendekatan bisnis.
"Misalnya fasilitas permainan anak di mall-mall, itu hanya bisa diakses oleh mereka yang punya uang. Fasilitas yang diberikan pun tidak beragam, standar saja seperti perosotan. Belum ada yang mendukung minat anak," ujarnya.
Padahal, kata dia, menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan potensi anak adalah kewajiban negara dan dalam hal ini adalah pemerintah daerah.
"Aset-aset tanah milik pemerintah kota itu kan dapat digunakan untuk membangun taman-taman untuk mendukung tumbuh kembang anak," katanya.
"Sangat belum, dari sisi infrastruktur yang mendukung potensi dan perkembangan anak, masih sangat minim dan dalam setahun terakhir belum ada penambahan," kata Rusdin di Makassar, Kamis.
Menurut Rusdin, masyarakat Makassar tidak hanya membutuhkan taman kota untuk sekedar berjoging atau melakukan senam.
"Perlu taman-taman tematik yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, misalnya taman tempat mereka bisa bermain musik atau anak-anak bisa berdiskusi," katanya.
Rusdi menilai saat ini fasilitas untuk anak justru lebih banyak disediakan oleh pihak ketiga yang cenderung menggunakan pendekatan bisnis.
"Misalnya fasilitas permainan anak di mall-mall, itu hanya bisa diakses oleh mereka yang punya uang. Fasilitas yang diberikan pun tidak beragam, standar saja seperti perosotan. Belum ada yang mendukung minat anak," ujarnya.
Padahal, kata dia, menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan potensi anak adalah kewajiban negara dan dalam hal ini adalah pemerintah daerah.
"Aset-aset tanah milik pemerintah kota itu kan dapat digunakan untuk membangun taman-taman untuk mendukung tumbuh kembang anak," katanya.