Mamuju (ANTARA Sulbar) - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi kinerja satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulbar yang mampu merealisasikan anggaran hingga 97 persen pada 2014.
Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim di Mamuju, Jumat, mengatakan saat ini DPRD Provinsi Sulbar tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Sulbar 2014.
Ia mengatakan, dari hasil rapat kerja pembahasan ranperda pertanggungjawaban Komisi IV dengan sepuluh SKPD sebagai mitra kerja Komisi IV disampaikan bahwa realisasi penggunaan anggaran APBD setiap SKPD rata-rata mencapai 97 persen pada 2014.
"Secara kuantitatif tentu realisasi penggunaan anggaran tersebut patut diapresisi DPRD Sulbar," katanya.
Akan tetapi lanjutnya tetap disampaikan juga bahwa pencapaian tinggi tersebut harus tetap sebanding atau equivalen dengan azas kemanfaatan sosial atau penggunaanya efektif bagi masyarakat dan pembangunan di daerah.
Selain itu memiliki fungsi investasi jangka panjang dan aspek fungsional berjangkau jauh ke depan.
"Apalah artinya pencapaian realisasi anggaran tinggi, tetapi dari dimensi pencapaian benefit dan incomenya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat justru rendah, malah melenceng jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya," katanya.
Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah tetap menghitung manfaat penggunaan anggaran dari program yang dijalankan pemerintah agar benar benar anggaran dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim di Mamuju, Jumat, mengatakan saat ini DPRD Provinsi Sulbar tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Sulbar 2014.
Ia mengatakan, dari hasil rapat kerja pembahasan ranperda pertanggungjawaban Komisi IV dengan sepuluh SKPD sebagai mitra kerja Komisi IV disampaikan bahwa realisasi penggunaan anggaran APBD setiap SKPD rata-rata mencapai 97 persen pada 2014.
"Secara kuantitatif tentu realisasi penggunaan anggaran tersebut patut diapresisi DPRD Sulbar," katanya.
Akan tetapi lanjutnya tetap disampaikan juga bahwa pencapaian tinggi tersebut harus tetap sebanding atau equivalen dengan azas kemanfaatan sosial atau penggunaanya efektif bagi masyarakat dan pembangunan di daerah.
Selain itu memiliki fungsi investasi jangka panjang dan aspek fungsional berjangkau jauh ke depan.
"Apalah artinya pencapaian realisasi anggaran tinggi, tetapi dari dimensi pencapaian benefit dan incomenya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat justru rendah, malah melenceng jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya," katanya.
Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah tetap menghitung manfaat penggunaan anggaran dari program yang dijalankan pemerintah agar benar benar anggaran dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah.