Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi mengharapkan agar Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan dan Barat yang baru nanti bisa lebih profesional.
"Kapolda Sulselbar yang baru harus lebih profesional, transparan, akuntabel dalam penanganan kasus serta mengayomi dan menjadi pelayan masyarakat bukan dilayani masyarakat," ujar Badan Pekerja KontraS Sulawesi, Nasrum di Makassar, Jumat.
Pihaknya mersepon adanya mutasi atau pergantian jabatan Kapolda SulSelbar dari Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji kepada Irspektur Jenderal Polisi Pudji Hartanto Iskandar yang diketahui dalam memo mutasi yang beredar.
"Semoga pergantian ini membawa perubahan bagi Institusi Kepolisian di Wilayah Sulselbar ke arah yang lebih baik sebagai polisi sipil," katanya.
Wakil Direktur KontraS Sulawesi ini juga memberikan apresiasi pergantian pucuk pimpinan kepolisian di Sulselbar mengingat dilatarbelakangi promosi karena berprestasi ataupun karena ketidakmampuan menyelesaikan kasus di wilayah hukumnya.
Ia menyebutkan Berdasarkan pemantauan dan pengamatan selama ini, Kapolda Sulselbar Irjenpol Anton Setiadji selama menjabat, dinilai belum ada terobosan baru yang berbekas dilakukan apalagi sejumlah kasus justru mandek penyelesaiannya.
"Termasuk kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian daerah Sulselbar," sebut pria di sapa akrab Accunk ini.
Berdasarkan catatan KontraS Sulawesi selama Anton menjabat ada beberapa kasus yang menyita perhatian publik dan tidak jelas proses penanganannya.
Seperti kasus kriminalisasi Ketua KPK Abraham Samad, kasus penangkapan mahasiswa NTB yang diduga terlibat terorisme oleh Densus 88 Anti Teror, kasus pembunuhan satu orang anggota Polres Gowa.
Selanjutnya kasus pembunuhan anggota TNI dari kesatuan Kostrad, dan kasus bentrokan anggota TNI dan Polri di Polewali Mandar Sulawesi Barat yang mengakibatkan satu orang anggota TNI meninggal dunia.
Selain itu khusus untuk wilayah kota Makassar, lanjut dia, kasus yang menjadi perhatian masyarakat yakni kasus peluru nyasar dan semakin meningkatnya tindakan kriminal di kota Makassar termasuk begal dan perampokan beberapa mini market.
KontraS Sulawesi juga mencatat berdasarkan hasil monitoring selama ini, tingkat pengguna narkoba bagi aparat kepolisian di wilayah Sulselbar makin tinggi, ini juga menjadi Pekerjan Rumah (PR) bagi Kapolda yang baru agar menindak secara tegas oknum aparat kepolisian yang terlibat.
Tindakan secara tegas dimaksud, kata dia, mesti melakukan pemecatan secara tidak hormat bagi oknum aparat kepolisian sebagai pengguna dan pengedar narkoba, sehingga memberikan efek jera kepada oknum aparat yang terlibat dan menjadi `warning` bagi aparat lainnya.
KontraS Sulawesi juga mengharapkan Kapolda Sulsel yang baru agar mampu merubah watak dan paradigma aparat Kepolisian di wilayah Sulselbar dari watak `militeristik` untuk menjadi lebih humanis sebagai Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat.
"Kami berharap sebagai masyarakat Sulselbar khususnya Kota Makassar tidak ada lagi begal dan peluru nyasar yang selama ini menjadi momok dan meresahkan warga kota. Selain itu Kapolda baru mampu membangun ruang komunikasi dengan masyarakat sipil dan tidak berpihak pada kepentingan pemodal," harapnya.
Berikut catatan Kontras Sulawesi atas beberapa kasus tindak kekerasan aparat kepolisian di Sulsel selama Januari-Juli 2015.
Untuk kasus penembakan dua orang meninggal dan 16 luka-luka total 18 orang jumlah peristiwa 12 kali. Penyiksaan satu orang. Penganiyaan tiga luka-luka. Penangkapan sewenang-wenang dua orang ditahan. Kriminalisasi satu orang ditangkap.
Selanjutnya salah tangkap enam orang ditahan jumlah peristiwa dua kali. Pembatasan Kebebesan Berekspresi 10 orang dikriminalisasi tapi tidak ditahan dengan peristiwa satu kali. Pembiaran satu orang luka dan intimidasi serta teror 10 orang tapi tidak ditahan dengan peristiwa delapan kali.
"Kapolda Sulselbar yang baru harus lebih profesional, transparan, akuntabel dalam penanganan kasus serta mengayomi dan menjadi pelayan masyarakat bukan dilayani masyarakat," ujar Badan Pekerja KontraS Sulawesi, Nasrum di Makassar, Jumat.
Pihaknya mersepon adanya mutasi atau pergantian jabatan Kapolda SulSelbar dari Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji kepada Irspektur Jenderal Polisi Pudji Hartanto Iskandar yang diketahui dalam memo mutasi yang beredar.
"Semoga pergantian ini membawa perubahan bagi Institusi Kepolisian di Wilayah Sulselbar ke arah yang lebih baik sebagai polisi sipil," katanya.
Wakil Direktur KontraS Sulawesi ini juga memberikan apresiasi pergantian pucuk pimpinan kepolisian di Sulselbar mengingat dilatarbelakangi promosi karena berprestasi ataupun karena ketidakmampuan menyelesaikan kasus di wilayah hukumnya.
Ia menyebutkan Berdasarkan pemantauan dan pengamatan selama ini, Kapolda Sulselbar Irjenpol Anton Setiadji selama menjabat, dinilai belum ada terobosan baru yang berbekas dilakukan apalagi sejumlah kasus justru mandek penyelesaiannya.
"Termasuk kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian daerah Sulselbar," sebut pria di sapa akrab Accunk ini.
Berdasarkan catatan KontraS Sulawesi selama Anton menjabat ada beberapa kasus yang menyita perhatian publik dan tidak jelas proses penanganannya.
Seperti kasus kriminalisasi Ketua KPK Abraham Samad, kasus penangkapan mahasiswa NTB yang diduga terlibat terorisme oleh Densus 88 Anti Teror, kasus pembunuhan satu orang anggota Polres Gowa.
Selanjutnya kasus pembunuhan anggota TNI dari kesatuan Kostrad, dan kasus bentrokan anggota TNI dan Polri di Polewali Mandar Sulawesi Barat yang mengakibatkan satu orang anggota TNI meninggal dunia.
Selain itu khusus untuk wilayah kota Makassar, lanjut dia, kasus yang menjadi perhatian masyarakat yakni kasus peluru nyasar dan semakin meningkatnya tindakan kriminal di kota Makassar termasuk begal dan perampokan beberapa mini market.
KontraS Sulawesi juga mencatat berdasarkan hasil monitoring selama ini, tingkat pengguna narkoba bagi aparat kepolisian di wilayah Sulselbar makin tinggi, ini juga menjadi Pekerjan Rumah (PR) bagi Kapolda yang baru agar menindak secara tegas oknum aparat kepolisian yang terlibat.
Tindakan secara tegas dimaksud, kata dia, mesti melakukan pemecatan secara tidak hormat bagi oknum aparat kepolisian sebagai pengguna dan pengedar narkoba, sehingga memberikan efek jera kepada oknum aparat yang terlibat dan menjadi `warning` bagi aparat lainnya.
KontraS Sulawesi juga mengharapkan Kapolda Sulsel yang baru agar mampu merubah watak dan paradigma aparat Kepolisian di wilayah Sulselbar dari watak `militeristik` untuk menjadi lebih humanis sebagai Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat.
"Kami berharap sebagai masyarakat Sulselbar khususnya Kota Makassar tidak ada lagi begal dan peluru nyasar yang selama ini menjadi momok dan meresahkan warga kota. Selain itu Kapolda baru mampu membangun ruang komunikasi dengan masyarakat sipil dan tidak berpihak pada kepentingan pemodal," harapnya.
Berikut catatan Kontras Sulawesi atas beberapa kasus tindak kekerasan aparat kepolisian di Sulsel selama Januari-Juli 2015.
Untuk kasus penembakan dua orang meninggal dan 16 luka-luka total 18 orang jumlah peristiwa 12 kali. Penyiksaan satu orang. Penganiyaan tiga luka-luka. Penangkapan sewenang-wenang dua orang ditahan. Kriminalisasi satu orang ditangkap.
Selanjutnya salah tangkap enam orang ditahan jumlah peristiwa dua kali. Pembatasan Kebebesan Berekspresi 10 orang dikriminalisasi tapi tidak ditahan dengan peristiwa satu kali. Pembiaran satu orang luka dan intimidasi serta teror 10 orang tapi tidak ditahan dengan peristiwa delapan kali.