Mamuju Utara (ANTARA Sulbar) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, menyampaikan masih banyak pasien pengguna kartu BPJS malah masih terbebani biaya pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.
"Baru saja saya meninjau langsung kondisi RSUD Matra. Kami tentu menyesalkan karena masih banyak pasien pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda yang dialihkan ke kartu BPJS malah masih dibebani biaya," kata anggota DPRD Matra, Yani Pepi Adriani di Pasangkayu, Jumat.
Menurutnya, pasien RSUD yang terdaftar namanya dalam penerima BPJS yang nyata-nyata disubsidi Negara malah terdaftar sebagai pasien umum.
"Kalau ada yang seperti ini, maka siapa yang akan bertanggung jawab. Seharusnya kartu BPJS yang disubsidi dan menjadi hak masyarakat segera dibagikan, karena saya yakin masyarakat sangat membutuhkannya," ungkapnya.
Yani Pepi yang juga politisi partai Demokrat ini mengatakan, masyarakat pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda tidak perlu lagi membayar administrasi pendaftaran dan tidak membayar iuran perbulan karena telah ada subsidi negara maupun dari pemerintah daerah.
"Banyak masyarakat pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda malah tidak mengetahui kalau yang bersangkutan telah terdaftar dalam penerima BPJS subsidi. Hal ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat terkait pengalihan dari Jamkesmas ke BPJS," jelasnya lagi.
Karena itu kata dia, jajaran BPJS untuk terus menerus mensosialisasikan peralihan kartu Jamkesmas dan Jamkesda ke BPJS agar masyarakat ikut memahimi seperti apa peruntukannya.
"Baru saja saya meninjau langsung kondisi RSUD Matra. Kami tentu menyesalkan karena masih banyak pasien pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda yang dialihkan ke kartu BPJS malah masih dibebani biaya," kata anggota DPRD Matra, Yani Pepi Adriani di Pasangkayu, Jumat.
Menurutnya, pasien RSUD yang terdaftar namanya dalam penerima BPJS yang nyata-nyata disubsidi Negara malah terdaftar sebagai pasien umum.
"Kalau ada yang seperti ini, maka siapa yang akan bertanggung jawab. Seharusnya kartu BPJS yang disubsidi dan menjadi hak masyarakat segera dibagikan, karena saya yakin masyarakat sangat membutuhkannya," ungkapnya.
Yani Pepi yang juga politisi partai Demokrat ini mengatakan, masyarakat pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda tidak perlu lagi membayar administrasi pendaftaran dan tidak membayar iuran perbulan karena telah ada subsidi negara maupun dari pemerintah daerah.
"Banyak masyarakat pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda malah tidak mengetahui kalau yang bersangkutan telah terdaftar dalam penerima BPJS subsidi. Hal ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat terkait pengalihan dari Jamkesmas ke BPJS," jelasnya lagi.
Karena itu kata dia, jajaran BPJS untuk terus menerus mensosialisasikan peralihan kartu Jamkesmas dan Jamkesda ke BPJS agar masyarakat ikut memahimi seperti apa peruntukannya.