Kupang (ANTARA Sulsel) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, pemerintah daerah sudah banyak memberikan kemudahan untuk menarik investor menanamkan modalnya di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Selama ini sudah ada insentif seperti memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam mengurus perizinan," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, di Kupang, Senin.
Dia mengemukakan hal itu terkait paket kebijakan ekonomi jilid II dalam upaya menarik dan mempermudah dunia usaha melakukan bisnisnya di Indonesia, dan upaya nyata apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan usaha di NTT.
Menurut dia, sejak pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, banyak investor yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya di NTT.
Realisasi investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun PMA di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode tahun 2014 misalnya, mencapai Rp4,2 triliun dari target Rp2 triliun atau naik Rp2,2 triliun.
Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, hingga tahun 2013, realisasi investasi di daerah itu masih berkisar di bawah Rp1 triliun.
Gubernur menambahkan masih banyak pengusaha yang belum bisa merealisasikan investasi di NTT, karena terkendala pasokan listrik.
Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi NTT sedang mempertimbangkan pemberian insentif, khusus berupa keringanan pajak untuk investasi di sektor kelistrikan, katanya.
Pemberian insentif ini dipandang penting guna menarik minat para pengusaha untuk berinvestasi di bidang tenaga listrik.
"Setelah pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di NTT tetapi terkendala pasokan listrik. Persoalan inilah yang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif khusus investasi di sektor listrik," katanya.
Menurut dia, ada payung hukum yang membolehkan pemerintah daerah memberikan insentif berupa keringanan pajak, tetapi hanya pada sektor-sektor tertentu yang memang sangat dibutuhkan oleh daerah.
Artinya, Pemerintah Provinsi NTT sudah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan iklim usaha yang baik di daerah, dan kalau pun ada kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah pusat, tentu akan memberikan manfaat lebih bagi perkembangan dunia usaha di daerah, kata Lebu Raya.
"Selama ini sudah ada insentif seperti memberikan kemudahan kepada para pengusaha dalam mengurus perizinan," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, di Kupang, Senin.
Dia mengemukakan hal itu terkait paket kebijakan ekonomi jilid II dalam upaya menarik dan mempermudah dunia usaha melakukan bisnisnya di Indonesia, dan upaya nyata apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan usaha di NTT.
Menurut dia, sejak pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, banyak investor yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya di NTT.
Realisasi investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun PMA di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode tahun 2014 misalnya, mencapai Rp4,2 triliun dari target Rp2 triliun atau naik Rp2,2 triliun.
Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, hingga tahun 2013, realisasi investasi di daerah itu masih berkisar di bawah Rp1 triliun.
Gubernur menambahkan masih banyak pengusaha yang belum bisa merealisasikan investasi di NTT, karena terkendala pasokan listrik.
Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi NTT sedang mempertimbangkan pemberian insentif, khusus berupa keringanan pajak untuk investasi di sektor kelistrikan, katanya.
Pemberian insentif ini dipandang penting guna menarik minat para pengusaha untuk berinvestasi di bidang tenaga listrik.
"Setelah pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di NTT tetapi terkendala pasokan listrik. Persoalan inilah yang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif khusus investasi di sektor listrik," katanya.
Menurut dia, ada payung hukum yang membolehkan pemerintah daerah memberikan insentif berupa keringanan pajak, tetapi hanya pada sektor-sektor tertentu yang memang sangat dibutuhkan oleh daerah.
Artinya, Pemerintah Provinsi NTT sudah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan iklim usaha yang baik di daerah, dan kalau pun ada kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah pusat, tentu akan memberikan manfaat lebih bagi perkembangan dunia usaha di daerah, kata Lebu Raya.