Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menilai jika Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diajukan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 itu tidak rasional.
"Banyak sekali yang aneh di RKA SKPD yang diajukan ini dan jika tidak diteliti semuanya, ini akan lolos. Nilai anggaran hampir semua SKPD yang diajukan itu tidak rasional," ujar Koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, RKA yang diajukan oleh SKPD masing-masing ini sudah dikondisikan antara satu dan lainnya. Sedangkan kemungkinan lainnya adalah tidak pahamnya SKPD dalam mengelola anggaran.
Legislator Demokrat Makassar itu melihat adanya keseragaman anggaran pada semua SKPD dan anggaran tersebut merupakan pemborosan sehingga jika ditotal akan mencapai miliaran.
Karenanya, Banggar DPRD Makassar akan melakukan verifikasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Makassar terkait kesesuaian anggaran dengan program yang direncanakan setiap SKPD Kota Makassar.
"Oleh sebab itu, Banggar akan mencoba pertanyakan kembali ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah, apakah anggaran yang dimaksud sudah sesuai dengan programnya," katanya.
Adi yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar itu menjelaskan, banyaknya anggaran yang dianggap tidak rasional disebabkan karena cara menjawab SKPD yang tidak mampu menjelaskan secara lugas ketika ditanya oleh anggota badan anggaran.
"Sebenarnya maksudnya sudah benar tetapi cara menjawabnya yang tidak mampu dijelaskan secara detil sehingga banggar menganggap RKA yang diajukan oleh SKPD itu tidak rasional. Mungkin karena SKPD-nya lupa atau mungkin memang kurang paham," tuturnya.
Anggota Tim Anggaran Pemkot Makassar, Erwin Hayya menyatakan bahwa setiap usulan dana dalam draf APBD disesuaikan dengan item yang dibutuhkan di setiap instansi.
"Usulan masih akan direvisi bersama Banggar. Kita juga pasti akan mendukung efisiensi anggaran yang tengah diperjuangkan teman-teman anggota DPRD ini," katanya.
Terkait anggaran untuk tenaga ahli, Erwin menganggap hal itu diperlukan di setiap instansi. Instansi memerlukan pendampingan dari tenaga di luar struktur untuk mencapai arah target program kerja.
"Sehebat-hebatnya negara tetap perlu pendampingan. Kita butuh orang yang berfikir di luar kotak karena tingkat kreativitas orang berbeda-beda. Mereka inilah yang perlu dihargai dengan honor yang layak," sebutnya.
Pada RAPBD 2016, Pemkot mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp3,6 triliun. Belanja tidak langsung ditetapkan sekitar Rp1,54 triliun.
"Banyak sekali yang aneh di RKA SKPD yang diajukan ini dan jika tidak diteliti semuanya, ini akan lolos. Nilai anggaran hampir semua SKPD yang diajukan itu tidak rasional," ujar Koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, RKA yang diajukan oleh SKPD masing-masing ini sudah dikondisikan antara satu dan lainnya. Sedangkan kemungkinan lainnya adalah tidak pahamnya SKPD dalam mengelola anggaran.
Legislator Demokrat Makassar itu melihat adanya keseragaman anggaran pada semua SKPD dan anggaran tersebut merupakan pemborosan sehingga jika ditotal akan mencapai miliaran.
Karenanya, Banggar DPRD Makassar akan melakukan verifikasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Makassar terkait kesesuaian anggaran dengan program yang direncanakan setiap SKPD Kota Makassar.
"Oleh sebab itu, Banggar akan mencoba pertanyakan kembali ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah, apakah anggaran yang dimaksud sudah sesuai dengan programnya," katanya.
Adi yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar itu menjelaskan, banyaknya anggaran yang dianggap tidak rasional disebabkan karena cara menjawab SKPD yang tidak mampu menjelaskan secara lugas ketika ditanya oleh anggota badan anggaran.
"Sebenarnya maksudnya sudah benar tetapi cara menjawabnya yang tidak mampu dijelaskan secara detil sehingga banggar menganggap RKA yang diajukan oleh SKPD itu tidak rasional. Mungkin karena SKPD-nya lupa atau mungkin memang kurang paham," tuturnya.
Anggota Tim Anggaran Pemkot Makassar, Erwin Hayya menyatakan bahwa setiap usulan dana dalam draf APBD disesuaikan dengan item yang dibutuhkan di setiap instansi.
"Usulan masih akan direvisi bersama Banggar. Kita juga pasti akan mendukung efisiensi anggaran yang tengah diperjuangkan teman-teman anggota DPRD ini," katanya.
Terkait anggaran untuk tenaga ahli, Erwin menganggap hal itu diperlukan di setiap instansi. Instansi memerlukan pendampingan dari tenaga di luar struktur untuk mencapai arah target program kerja.
"Sehebat-hebatnya negara tetap perlu pendampingan. Kita butuh orang yang berfikir di luar kotak karena tingkat kreativitas orang berbeda-beda. Mereka inilah yang perlu dihargai dengan honor yang layak," sebutnya.
Pada RAPBD 2016, Pemkot mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp3,6 triliun. Belanja tidak langsung ditetapkan sekitar Rp1,54 triliun.