Makassar (ANTARA Sulsel) - Politisi DPR RI Amir Uskara kembali mengendalikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan setelah Kementerian Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Muktamar Surabaya dipimpin Romahurmuziy.
"Berdasarkan pencabutan SK tersebut maka seluruh kepengurusan baik di tingkat pusat maupun daerah dikembalikan ke Muktamar Bandung sebagai kepengurusan yang sah," tegas Amir saat dihubungi dari Makassar, Jumat.
Menurut dia secara otomatis kepengurusan untuk DPW PPP Sulsel akan kembali dikendalikan dan dikembalikan pada struktur kepengurusan lama, dirinya sebagai Ketua dan Muhammad Aras sebagai Seketraris yang sebelumnya ketua dalam dualisme kepengurusan tersebut.
"Kalau ada agenda partai yang tidak mengakui Muktamar Bandung, termasuk di Sulsel maka itu adalah iilegal dan tidak sah," tegas mantan legislator DPRD Provinsi Sulsel ini, yang juga koordinator kubu Romahurmuziy di Sulsel
Amir menjelaskan dikembalikannya kepengurusan PPP ke Muktamar Bandung tentu menjadi salah satu solusi mengakhiri polemik, kendati Ketua Umum Suryadarma Ali kini tersandung kasus korupsi dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal.
Sehingga seluruh kegiatan ditubuh partai belambang Ka`bah ini baik di tingkat pusat hingga daerah begitupun kegiatan kepengurusan Muktamar Jakarta bila tidak mengatasnamakan PPP Muktamar Bandung maka dianggap ilegal atau tidak sah
"Saat ini kan Pak Suryadharma Ali tersangkut hukum, kemudian pengurus sepakat menjadikan pak Lukman Hakim sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum. Kalau nanti ada kegiatan lantas tidak berkoordinasi kepada beliau berrti itu tidak sah," jelasnya.
Dengan begitu pihaknya segera melakukan langkah taktis dan mengagendakan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Makassar pada Minggu 10 Januari 2016 dengan menghadirkan seluruh kader PPP Sulsel dalam penyatuan kekuatan yang terpecah.
"Saya tidak mau lagi ada dualisme kepengurusan, semua sudah selesai dan diputuskan ditingkat pusat dan harus diikuti di daerah karena ini bagian dari konsolidasi untuk permersatu kader PPP. Konflik ini jelas merugikan partai, tapi coba dibenahi kembali," paparnya.
Sementara Sekretaris PPP Sulsel hasil Muktamar Bandung, Muhammad Aras dihubungi terpisah, menyatakan bila itu sudah menjadi keputusan ditingkat pusat dirinya akan patuh dan tunduk pada aturan partai.
Mengenai dengan agenda Muskerwil, dirinya memastikan seluruh pengurus DPC PPP kabupaten kota se-Sulsel akan dihadrirkan guna membahas beberapa agenda partai menghadapi Pilkada serentak 2017, Pilkada Gubernur Sulsel 2018 dan Pemilu 2019.
"Bila itu sudah menjadi instruksi partai maka kami akan bersurat kepada seluruh DPC di kabupaten kota untuk berkordinasi serta mengkonsilidasikan agenda politik pemilu, termasuk persiapan Musywarah Kerja Nasional dan pra kondisi persiapan Muktamar Islah nanti," katanya.
"Berdasarkan pencabutan SK tersebut maka seluruh kepengurusan baik di tingkat pusat maupun daerah dikembalikan ke Muktamar Bandung sebagai kepengurusan yang sah," tegas Amir saat dihubungi dari Makassar, Jumat.
Menurut dia secara otomatis kepengurusan untuk DPW PPP Sulsel akan kembali dikendalikan dan dikembalikan pada struktur kepengurusan lama, dirinya sebagai Ketua dan Muhammad Aras sebagai Seketraris yang sebelumnya ketua dalam dualisme kepengurusan tersebut.
"Kalau ada agenda partai yang tidak mengakui Muktamar Bandung, termasuk di Sulsel maka itu adalah iilegal dan tidak sah," tegas mantan legislator DPRD Provinsi Sulsel ini, yang juga koordinator kubu Romahurmuziy di Sulsel
Amir menjelaskan dikembalikannya kepengurusan PPP ke Muktamar Bandung tentu menjadi salah satu solusi mengakhiri polemik, kendati Ketua Umum Suryadarma Ali kini tersandung kasus korupsi dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal.
Sehingga seluruh kegiatan ditubuh partai belambang Ka`bah ini baik di tingkat pusat hingga daerah begitupun kegiatan kepengurusan Muktamar Jakarta bila tidak mengatasnamakan PPP Muktamar Bandung maka dianggap ilegal atau tidak sah
"Saat ini kan Pak Suryadharma Ali tersangkut hukum, kemudian pengurus sepakat menjadikan pak Lukman Hakim sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum. Kalau nanti ada kegiatan lantas tidak berkoordinasi kepada beliau berrti itu tidak sah," jelasnya.
Dengan begitu pihaknya segera melakukan langkah taktis dan mengagendakan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Makassar pada Minggu 10 Januari 2016 dengan menghadirkan seluruh kader PPP Sulsel dalam penyatuan kekuatan yang terpecah.
"Saya tidak mau lagi ada dualisme kepengurusan, semua sudah selesai dan diputuskan ditingkat pusat dan harus diikuti di daerah karena ini bagian dari konsolidasi untuk permersatu kader PPP. Konflik ini jelas merugikan partai, tapi coba dibenahi kembali," paparnya.
Sementara Sekretaris PPP Sulsel hasil Muktamar Bandung, Muhammad Aras dihubungi terpisah, menyatakan bila itu sudah menjadi keputusan ditingkat pusat dirinya akan patuh dan tunduk pada aturan partai.
Mengenai dengan agenda Muskerwil, dirinya memastikan seluruh pengurus DPC PPP kabupaten kota se-Sulsel akan dihadrirkan guna membahas beberapa agenda partai menghadapi Pilkada serentak 2017, Pilkada Gubernur Sulsel 2018 dan Pemilu 2019.
"Bila itu sudah menjadi instruksi partai maka kami akan bersurat kepada seluruh DPC di kabupaten kota untuk berkordinasi serta mengkonsilidasikan agenda politik pemilu, termasuk persiapan Musywarah Kerja Nasional dan pra kondisi persiapan Muktamar Islah nanti," katanya.