Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Bosowa Arief Wicaksono menilai kinerja fungsi budgeting (penganggaran) dan legislasi (pembuatan peraturan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah.
"Bagaimana tidak lemah, karena pada fungsi membuat anggaran dan pembuatan peraturan, dewan sangat bergantung dari masukan Pemda sebagai eksekutif," kata Arief di Makassar, Rabu.
Arief mengatakan, banyak pihak yang gagal paham mengenai filosofi relasi kekuasaan antara DPRD dan pemerintah.
Menurut Arief, relasi kekuasaan antara keduanya idealnya adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) dan bukannya distribusi kekuasaan (distribution of power).
Tetapi pada tataran implementasinya, lanjutnya, yang terjadi justru sebaliknya.
"Idealnya yang kita anut adalah `separation of power,` tapi yang kita lakukan adalah `distribution of power,`" ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, sesungguhnya jika kita melaksanakan prinsip distribution of power, maka apa yang menjadi kesalahan Pemda, adalah juga kesalahan dewan.
"Lalu, jika keduanya salah, maka siapa lagi yang mengawasi?," pungkasnya.
"Bagaimana tidak lemah, karena pada fungsi membuat anggaran dan pembuatan peraturan, dewan sangat bergantung dari masukan Pemda sebagai eksekutif," kata Arief di Makassar, Rabu.
Arief mengatakan, banyak pihak yang gagal paham mengenai filosofi relasi kekuasaan antara DPRD dan pemerintah.
Menurut Arief, relasi kekuasaan antara keduanya idealnya adalah pemisahan kekuasaan (separation of power) dan bukannya distribusi kekuasaan (distribution of power).
Tetapi pada tataran implementasinya, lanjutnya, yang terjadi justru sebaliknya.
"Idealnya yang kita anut adalah `separation of power,` tapi yang kita lakukan adalah `distribution of power,`" ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, sesungguhnya jika kita melaksanakan prinsip distribution of power, maka apa yang menjadi kesalahan Pemda, adalah juga kesalahan dewan.
"Lalu, jika keduanya salah, maka siapa lagi yang mengawasi?," pungkasnya.