Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Sulawesi Selatan, Badaruddin segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah legislatornya yang diketahui malas berkantor menyusul pemberitaan di media.
"Tentu kita evaluasi bila itu benar terjadi. Kami mendapat berita adanya salah satu kader di DPRD Sulsel dikatakan malas, makanya kita konfirmasi ke sini," ujar Badaruddin sebelum bertemu Ketua DPRD Sulsel di Makassar, Selasa.
Menurut dia adanya pemberitaan terkait kinerja legislatornya malas sehingga langsung direspon cepat dengan meminta data dan indikatornya apa kepada pimpinan DPRD Sulsel termasuk Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Selama ini laporan yang masuk dari internal baik-baik saja, namun karena adanya pemberitaan tersebut maka kami respon secepatnya untuk mencari pembenaran berita itu,"ujarnya.
Kendati demikian adanya "cap malas" kepada legislatornya, tentu akan menjadi citra buruk baik bagi partai maupun masyarakat yang memilihnya.
Mengenai etika legislatornya yang terikat partai, sambung dia, tentu menjadi kewajibannya menegur karena fungsinya bekerja untuk rakyat.
"Kalau itu orang malas, bagaimana menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, makanya kami mengkroscek informasi itu kepada pimpinan DPRD," tegasnya.
Badaruddin merinci ada 21 perwakilannya tersebar baik di tingkat DPRD Provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Provinsi satu orang, Kabupaten dan Kota ada 20 orang/kursi perwakilan.
Sebelumnya, legislator asal PBB Jumardi Haruna Bakri bersama enam legislator dari partai lain diberitakan malas berkantor atas dasar dari pentauan Badan Kehormatan Dewan (BKD).
Ketua DPRD Sulsel HM Roem usai bertemu dengan pimpinan PBB tersebut mengatakan pihaknya saat ini menunggu laporan resmi dari BKD terkait hal itu.
"Masih ditunggu laporan resminya dari BKD, tentunya ini menyangkut kinerja anggota DPRD yang dinilai malas masuk kantor," ucapnya.
"Tentu kita evaluasi bila itu benar terjadi. Kami mendapat berita adanya salah satu kader di DPRD Sulsel dikatakan malas, makanya kita konfirmasi ke sini," ujar Badaruddin sebelum bertemu Ketua DPRD Sulsel di Makassar, Selasa.
Menurut dia adanya pemberitaan terkait kinerja legislatornya malas sehingga langsung direspon cepat dengan meminta data dan indikatornya apa kepada pimpinan DPRD Sulsel termasuk Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Selama ini laporan yang masuk dari internal baik-baik saja, namun karena adanya pemberitaan tersebut maka kami respon secepatnya untuk mencari pembenaran berita itu,"ujarnya.
Kendati demikian adanya "cap malas" kepada legislatornya, tentu akan menjadi citra buruk baik bagi partai maupun masyarakat yang memilihnya.
Mengenai etika legislatornya yang terikat partai, sambung dia, tentu menjadi kewajibannya menegur karena fungsinya bekerja untuk rakyat.
"Kalau itu orang malas, bagaimana menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, makanya kami mengkroscek informasi itu kepada pimpinan DPRD," tegasnya.
Badaruddin merinci ada 21 perwakilannya tersebar baik di tingkat DPRD Provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Provinsi satu orang, Kabupaten dan Kota ada 20 orang/kursi perwakilan.
Sebelumnya, legislator asal PBB Jumardi Haruna Bakri bersama enam legislator dari partai lain diberitakan malas berkantor atas dasar dari pentauan Badan Kehormatan Dewan (BKD).
Ketua DPRD Sulsel HM Roem usai bertemu dengan pimpinan PBB tersebut mengatakan pihaknya saat ini menunggu laporan resmi dari BKD terkait hal itu.
"Masih ditunggu laporan resminya dari BKD, tentunya ini menyangkut kinerja anggota DPRD yang dinilai malas masuk kantor," ucapnya.