Makassar (ANTARA Sulsel) - Peneliti United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Ayu Wahyuningrum melakukan riset terkait dengan peran Kaukus Perempuan Parlemen di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
"Riset ini untuk melihat peranan kepemimpinan perempuan, kemudian ingin diketahui admnistrasi publiknya, serta bagaimana peran perempuan dengan kesetaraan gender," ujarnya usai mengikuti Forum Grup Diskusi (FGD) di Makassar, Senin.
Menurut dia, riset tersebut dalam bentuk penelitian dengan bentuk wawancara juga membagikan kuisioner kepada anggota dewan perempuan untuk diisi agar diketahui bagaimana perannya dalam parlemen.
Selain itu penelitian ini atas kerja sama antara UNDP, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak guna mengetahui sejauh mana peran perempuan Indonesia selama ini.
"Penelitian dan riset ini langsung dilakukan di tiga wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia terdiri dari Yudikatif, Eksekutif termasuk Legislatif. Kenapa Sulsel dipilih karena salah satu yang mewakili tiga daerah tadi, serta dilihat dari dinamika politik selama ini dari media," ujarnya.
Saat ditanyakan kemana arah penelitian dan input hasil riset tersebut, kata dia, tentunya setelah semua rampung akan dipublikasikan dalam forum internasional kemudian dikeluarkan rekomendasi sejauh mana peran perempuan selama lima belas tahun pasca pemilihan secara langsung di Indonesia.
"Hasilnya direkomendasikan kepada pemerintah sebagai bagian dari proses kepemimpinan perempuan, tantangan, peluang dan kebijakan serta saran sebagai bentuk komitmen penguatan peran perempuan di parlemen, yudikatif dan eksekutif," paparnya.
Mengenai dengan kouta 30 persen parlemen perempuan, tambah Ayu, bahwa selama ini studi kasus yang terjadi hanya sebatas pencalonan dan belum sampai kepada keterpilihan dan hampir semua daerah sama tidak mencapai 30 persen.
Sementara Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel Hj Rusni Kasman mengatakan riset tersebut dilakukan untuk meneliti sejauhmana perempuan pada ranah publik di Indoensia salah satunya di Sulsel.
Kendati demikian, dirinya menyebut saat ini belum ada riset yang benar-benar melakukan penelitian peran perempuan dan tidak terbaca yang menjelaskan secara komprehensip bagaimana peran perempuan dan arus keutamaan kesetaraan gender.
"Sampai saat ini belum ada terbaca peranan perempuan apalagi riset secara sungguh-sungguh. Pertemuan tadi tata muka dan wawancara, serta diberikan kuisioner untuk diisi. Kami sebutkan tadi, alhamdulilah selama ini kami didengar saat penentuan kebijakan," ujar Rusni
Meski demikian, politisi Golkar ini mengakui keterpilihan perempuan masih jauh dari harapan, apalagi kuota 30 persen yang disyaratkan hanya menjadi syarat partai pada pencalonan dan tidak ada upaya merealisasikan pada keterpilihan.
"Perempuan masih dianggap lemah dan tidak dijadikan perhatian serius partai kepada kader perempuan. Mudah-mudahan hasil riset ini akan disampaikan ke forum internasional memuat fakta bahwa peran perempuan Indonesia mulai ada. Riset itu bertujuan mengkaji bentuk partisipasi kepemimpinan perempuan di publik," tambahnya.
"Riset ini untuk melihat peranan kepemimpinan perempuan, kemudian ingin diketahui admnistrasi publiknya, serta bagaimana peran perempuan dengan kesetaraan gender," ujarnya usai mengikuti Forum Grup Diskusi (FGD) di Makassar, Senin.
Menurut dia, riset tersebut dalam bentuk penelitian dengan bentuk wawancara juga membagikan kuisioner kepada anggota dewan perempuan untuk diisi agar diketahui bagaimana perannya dalam parlemen.
Selain itu penelitian ini atas kerja sama antara UNDP, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak guna mengetahui sejauh mana peran perempuan Indonesia selama ini.
"Penelitian dan riset ini langsung dilakukan di tiga wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia terdiri dari Yudikatif, Eksekutif termasuk Legislatif. Kenapa Sulsel dipilih karena salah satu yang mewakili tiga daerah tadi, serta dilihat dari dinamika politik selama ini dari media," ujarnya.
Saat ditanyakan kemana arah penelitian dan input hasil riset tersebut, kata dia, tentunya setelah semua rampung akan dipublikasikan dalam forum internasional kemudian dikeluarkan rekomendasi sejauh mana peran perempuan selama lima belas tahun pasca pemilihan secara langsung di Indonesia.
"Hasilnya direkomendasikan kepada pemerintah sebagai bagian dari proses kepemimpinan perempuan, tantangan, peluang dan kebijakan serta saran sebagai bentuk komitmen penguatan peran perempuan di parlemen, yudikatif dan eksekutif," paparnya.
Mengenai dengan kouta 30 persen parlemen perempuan, tambah Ayu, bahwa selama ini studi kasus yang terjadi hanya sebatas pencalonan dan belum sampai kepada keterpilihan dan hampir semua daerah sama tidak mencapai 30 persen.
Sementara Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel Hj Rusni Kasman mengatakan riset tersebut dilakukan untuk meneliti sejauhmana perempuan pada ranah publik di Indoensia salah satunya di Sulsel.
Kendati demikian, dirinya menyebut saat ini belum ada riset yang benar-benar melakukan penelitian peran perempuan dan tidak terbaca yang menjelaskan secara komprehensip bagaimana peran perempuan dan arus keutamaan kesetaraan gender.
"Sampai saat ini belum ada terbaca peranan perempuan apalagi riset secara sungguh-sungguh. Pertemuan tadi tata muka dan wawancara, serta diberikan kuisioner untuk diisi. Kami sebutkan tadi, alhamdulilah selama ini kami didengar saat penentuan kebijakan," ujar Rusni
Meski demikian, politisi Golkar ini mengakui keterpilihan perempuan masih jauh dari harapan, apalagi kuota 30 persen yang disyaratkan hanya menjadi syarat partai pada pencalonan dan tidak ada upaya merealisasikan pada keterpilihan.
"Perempuan masih dianggap lemah dan tidak dijadikan perhatian serius partai kepada kader perempuan. Mudah-mudahan hasil riset ini akan disampaikan ke forum internasional memuat fakta bahwa peran perempuan Indonesia mulai ada. Riset itu bertujuan mengkaji bentuk partisipasi kepemimpinan perempuan di publik," tambahnya.