Makassar (ANTARA Sulsel) - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih Anugerah Nawacita Legislasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinobatkan sebagai Perda Terbaik Nasional.
"Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini telah menjadi bagian dari regulasi mengenai pendidikan sejak tahun 2008," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam siaran pers yang diterima Jumat.
Anugerah Nawacita Legislasi diterima langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, pada acara Penutupan Rapat Teknis Peraturan Perundang-undangan yang dirangkaikan dengan Penyerahan Anugerah Nawacita Legislasi, di Jakarta Utara, Jumat.
Menurut Syahrul, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama kabupaten dan kota memang memberikan perhatian khusus terhadap Pendidikan Gratis dengan dana sharing 40 persen di provinsi dan 60 persen di kabupaten/kota.
"Perda ini juga terkait dengan manajemen tata kelola pendidikan, yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan guru dan juga siswa," ujarnya.
Untuk meraih penghargaan ini, Provinsi Sulsel menyisihkan empat provinsi lainnya yang masuk nominasi. Masing-masing, Nusa Tenggara Timur dengan Perda Penyelenggaraan Peternakan Kesehatan Hewan, Kalimantan Selatan dengan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Sumatera Selatan dengan Perda Pengendalian Lahan, dan Lampung dengan Perda Arsitektur Bangunan Berornamen Lampung.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengatakan, dibutuhkan peran semua pihak dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat.
Apalagi, saat ini Pemerintah Pusat telah membatalkan 3.433 Perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
"Keterlibatan tenaga perancang sangat penting dalam mewujudkan Perda yang berkualitas," kata Yasonna Laoly.
Ia meminta agar seluruh kepala daerah melakukan evaluasi terhadap Perda yang ada di wilayah mereka. Banyak Perda yang tumpang tindih, bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Evaluasi juga penting agar Perda yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Saya sangat bangga melihat antusiasme dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan melahirkan Perda yang berkualitas. Semua Perda yang masuk nominasi sudah memenuhi syarat dan sesuai Nawacita Presiden," pungkasnya.
"Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini telah menjadi bagian dari regulasi mengenai pendidikan sejak tahun 2008," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam siaran pers yang diterima Jumat.
Anugerah Nawacita Legislasi diterima langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, pada acara Penutupan Rapat Teknis Peraturan Perundang-undangan yang dirangkaikan dengan Penyerahan Anugerah Nawacita Legislasi, di Jakarta Utara, Jumat.
Menurut Syahrul, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama kabupaten dan kota memang memberikan perhatian khusus terhadap Pendidikan Gratis dengan dana sharing 40 persen di provinsi dan 60 persen di kabupaten/kota.
"Perda ini juga terkait dengan manajemen tata kelola pendidikan, yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan guru dan juga siswa," ujarnya.
Untuk meraih penghargaan ini, Provinsi Sulsel menyisihkan empat provinsi lainnya yang masuk nominasi. Masing-masing, Nusa Tenggara Timur dengan Perda Penyelenggaraan Peternakan Kesehatan Hewan, Kalimantan Selatan dengan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Sumatera Selatan dengan Perda Pengendalian Lahan, dan Lampung dengan Perda Arsitektur Bangunan Berornamen Lampung.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengatakan, dibutuhkan peran semua pihak dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat.
Apalagi, saat ini Pemerintah Pusat telah membatalkan 3.433 Perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
"Keterlibatan tenaga perancang sangat penting dalam mewujudkan Perda yang berkualitas," kata Yasonna Laoly.
Ia meminta agar seluruh kepala daerah melakukan evaluasi terhadap Perda yang ada di wilayah mereka. Banyak Perda yang tumpang tindih, bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Evaluasi juga penting agar Perda yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Saya sangat bangga melihat antusiasme dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan melahirkan Perda yang berkualitas. Semua Perda yang masuk nominasi sudah memenuhi syarat dan sesuai Nawacita Presiden," pungkasnya.