Makassar (ANTARA Sulsel) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap para Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dari beberapa daerah di Indonesia dan ditugaskan di pulau-pulau terluar menjadi agen perubahan.
"Salah satu program nawa cita Presiden Joko Widodo ada pada kemaritiman dan implementasi dari itu dijabarkan oleh Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti), karenanya para penyuluh perikanan bantu ini diharapkan mampu jadi `agent of change`," ujar Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Rifky Effendi Hardijanto di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, para penyuluh perikanan bantu ini sekarang telah menjadi ujung tombak pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, apalagi setelah mereka semua diberikan tugas melakukan pendampingan dan pembinaan bagi warga nelayan di pulau terluar.
Menurut dia, peran para penyuluh ini sangat besar karena jika warga maupun nelayan mampu melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung jawab, akan membawa kesejahteraan masyarakat.
"Kembangkan metodologi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan perekonomian para pelaku utama dan usaha," katanya.
Selain itu, Rifky juga meminta pelaksanakan penyelenggaraan penyuluhan secara partisipatif dengan memposisikan para pelaku utama dan usaha sebagai mitra kerja, sehingga keberadaan dan kehadiran penyuluh akan selalu ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat.
"Laksanakan penyuluhan perikanan dalam rangka industrialisasi kelautan dan perikanan. Ikut berperan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," ucapnya.
Sebelumnya, Kementeran Kelautan Perikanan (KKP) telah memberikan pelatihan terhadap 148 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dari beberapa daerah di Indonesia yang selanjutnya akan disebar di pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia.
"Semua penyuluh perikanan bantu ini sudah kita bekali dengan pengetahuan dan mereka semuanya siap untuk berkontribusi pada bangsa dan negara ini," jelasnya.
Para penyuluh perikanan bantu ini akan disebar di 15 lokasi yakni di Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.
Pembangunan pada pulau-pulau kecil dan terluar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional.
Rifky didampingi Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pusluhdaya KP) Endang Suhaedy mengatakan, para penyuluh perikanan bantu ini sangat berperan besar dalam menciptakan kedaulatan dan kemandirian pada bidang ekonomi.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin membangun tiga pilar, yang pertama kedaulatan, kedua kemandirian dan ketiga kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
"Salah satu program nawa cita Presiden Joko Widodo ada pada kemaritiman dan implementasi dari itu dijabarkan oleh Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti), karenanya para penyuluh perikanan bantu ini diharapkan mampu jadi `agent of change`," ujar Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Rifky Effendi Hardijanto di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, para penyuluh perikanan bantu ini sekarang telah menjadi ujung tombak pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, apalagi setelah mereka semua diberikan tugas melakukan pendampingan dan pembinaan bagi warga nelayan di pulau terluar.
Menurut dia, peran para penyuluh ini sangat besar karena jika warga maupun nelayan mampu melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertanggung jawab, akan membawa kesejahteraan masyarakat.
"Kembangkan metodologi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan perekonomian para pelaku utama dan usaha," katanya.
Selain itu, Rifky juga meminta pelaksanakan penyelenggaraan penyuluhan secara partisipatif dengan memposisikan para pelaku utama dan usaha sebagai mitra kerja, sehingga keberadaan dan kehadiran penyuluh akan selalu ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat.
"Laksanakan penyuluhan perikanan dalam rangka industrialisasi kelautan dan perikanan. Ikut berperan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," ucapnya.
Sebelumnya, Kementeran Kelautan Perikanan (KKP) telah memberikan pelatihan terhadap 148 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dari beberapa daerah di Indonesia yang selanjutnya akan disebar di pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia.
"Semua penyuluh perikanan bantu ini sudah kita bekali dengan pengetahuan dan mereka semuanya siap untuk berkontribusi pada bangsa dan negara ini," jelasnya.
Para penyuluh perikanan bantu ini akan disebar di 15 lokasi yakni di Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.
Pembangunan pada pulau-pulau kecil dan terluar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional.
Rifky didampingi Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pusluhdaya KP) Endang Suhaedy mengatakan, para penyuluh perikanan bantu ini sangat berperan besar dalam menciptakan kedaulatan dan kemandirian pada bidang ekonomi.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin membangun tiga pilar, yang pertama kedaulatan, kedua kemandirian dan ketiga kesejahteraan masyarakat," ujarnya.