Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang mengagendakan operasi yustisi atau pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga pendatatang di Pelabuhan Soekarno-Hatta batal dilaksanakan.
"Hari ini berdasarkan informasi keluar masuknya kapal yang kita terima ada kapal masuk di jam empat sore, tetapi setelah kita ke pelabuhan ternyata kapalnya sudah lebih dulu sandar," ujar Kadisdukcapil Makassar Nielma Palamba di Pelabuhan Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, kegagalannya memeriksa KTP warga bagi para penumpang kapal itu karena kapal yang seharusnya sandar pukul 16.00 Wita, tiba lebih awal dari jadwal yang ditentukan.
Akibatnya, tim gabungan yang sudah bersiap melakukan operasi yustisi tersebut batal menggelarnya karena para penumpang sudah tidak lagi berada di pelabuhan.
"Penumpangnya sudah tidak ada, jadi kita akan agendakan lagi besok karena sudah ada jadwal untuk kapal yang akan sandar besok. Pasti kita akan datang lebih awal besok," katanya.
Sebelumnya, Tim Disdukcapil bersama Satpol Pamong Praja Makassar sudah siap menggelar operasi yustisi pascaliburan lebaran atau arus balik penumpang mengantisipasi lonjakan penduduk yang dinilai sudah sangat padat.
Nielma mengaku operasi yustisi berupa pemeriksaan identitas kependudukan digelar untuk menjaring warga pendatang baru yang berencana mencari penghidupan di kota.
Dia menjelaskan, operasi yustisi yang dilaksanakannya melibatkan pihak Kepolisian untuk menjaring warga pendatang yang beridentitas warga luar Makassar.
Ia menambahkan tujuan dilakukannya pemeriksaan dokumen kependudukan dilakukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk selalu membawa dokumen kependudukan.
Upaya tersebut sebagai pembinaan administrasi kependudukan. Masyarakat yang ingin menetap di Kota Makassar harus melaksanakan ketentuan yang berlaku di kota ini.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memprediksikan pertambahan penduduk berkisar lebih dari 2.000 jiwa dari jumlah penduduk yang sudah mencapai angka 1.8 juta orang.
"Hari ini berdasarkan informasi keluar masuknya kapal yang kita terima ada kapal masuk di jam empat sore, tetapi setelah kita ke pelabuhan ternyata kapalnya sudah lebih dulu sandar," ujar Kadisdukcapil Makassar Nielma Palamba di Pelabuhan Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, kegagalannya memeriksa KTP warga bagi para penumpang kapal itu karena kapal yang seharusnya sandar pukul 16.00 Wita, tiba lebih awal dari jadwal yang ditentukan.
Akibatnya, tim gabungan yang sudah bersiap melakukan operasi yustisi tersebut batal menggelarnya karena para penumpang sudah tidak lagi berada di pelabuhan.
"Penumpangnya sudah tidak ada, jadi kita akan agendakan lagi besok karena sudah ada jadwal untuk kapal yang akan sandar besok. Pasti kita akan datang lebih awal besok," katanya.
Sebelumnya, Tim Disdukcapil bersama Satpol Pamong Praja Makassar sudah siap menggelar operasi yustisi pascaliburan lebaran atau arus balik penumpang mengantisipasi lonjakan penduduk yang dinilai sudah sangat padat.
Nielma mengaku operasi yustisi berupa pemeriksaan identitas kependudukan digelar untuk menjaring warga pendatang baru yang berencana mencari penghidupan di kota.
Dia menjelaskan, operasi yustisi yang dilaksanakannya melibatkan pihak Kepolisian untuk menjaring warga pendatang yang beridentitas warga luar Makassar.
Ia menambahkan tujuan dilakukannya pemeriksaan dokumen kependudukan dilakukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk selalu membawa dokumen kependudukan.
Upaya tersebut sebagai pembinaan administrasi kependudukan. Masyarakat yang ingin menetap di Kota Makassar harus melaksanakan ketentuan yang berlaku di kota ini.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memprediksikan pertambahan penduduk berkisar lebih dari 2.000 jiwa dari jumlah penduduk yang sudah mencapai angka 1.8 juta orang.