Mamuju (ANTARA Sulbar) - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat terus menjalin sinergitas antar lembaga dalam mendorong mewujudkan pelaksanaan Pilkada Sulbar yang transparan.
"Sesuai dengan tujuan keterbukaan informasi maka KI Sulbar bertekad mengawal Pilkada Sulbar agar berlangsung terbuka dan transparan dengan bekerja sama antar lembaga," kata Ketua KIP Sulbar, Rahmat Idrus di Mamuju, Rabu.
Koordinasi serta sinergitas antar lembaga merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk merealisasikan pelaksanaan Pilkada yang terbuka, dan itu sudah disetujui pula lembaga penyelenggara Pemilu di Sulbar.
"Diharapkan ada sinergitas antar lembaga dalam mengawal pemilihan kepala daerah ini khususnya dalam hal keterbukaan informasi pemilu dengan memberikan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi pemilu,"katanya.
KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar, Ombudsman, Polda Sulbar, Kesbangpol, Dinas Catatan Sipi, serta dari KIP Sulbar telah mengagendakan rapat khusus untuk membicarakan apa dan bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan pelaksanaan Pilkada yang terbuka.
"Fokus utama dari pertemuan tersebut ialah membincang soal bagaimana seharusnya publik dapat mengakses informasi Pilkada," katanya.
Sudah digagas beberapa bentuk kerja sama yakni dengan membuat nota kesepahaman mengenai komitmen mewujudkan Pilkada yang terbuka dan transparan.
Realisasi dari komitmen kerja sama antar lembaga dapat segera diaktualisasikan mewujudkan tujuan itu yang juga akan dapat mewujudkan maksimalnya upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang transparan.
"Sesuai dengan tujuan keterbukaan informasi maka KI Sulbar bertekad mengawal Pilkada Sulbar agar berlangsung terbuka dan transparan dengan bekerja sama antar lembaga," kata Ketua KIP Sulbar, Rahmat Idrus di Mamuju, Rabu.
Koordinasi serta sinergitas antar lembaga merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk merealisasikan pelaksanaan Pilkada yang terbuka, dan itu sudah disetujui pula lembaga penyelenggara Pemilu di Sulbar.
"Diharapkan ada sinergitas antar lembaga dalam mengawal pemilihan kepala daerah ini khususnya dalam hal keterbukaan informasi pemilu dengan memberikan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi pemilu,"katanya.
KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar, Ombudsman, Polda Sulbar, Kesbangpol, Dinas Catatan Sipi, serta dari KIP Sulbar telah mengagendakan rapat khusus untuk membicarakan apa dan bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan pelaksanaan Pilkada yang terbuka.
"Fokus utama dari pertemuan tersebut ialah membincang soal bagaimana seharusnya publik dapat mengakses informasi Pilkada," katanya.
Sudah digagas beberapa bentuk kerja sama yakni dengan membuat nota kesepahaman mengenai komitmen mewujudkan Pilkada yang terbuka dan transparan.
Realisasi dari komitmen kerja sama antar lembaga dapat segera diaktualisasikan mewujudkan tujuan itu yang juga akan dapat mewujudkan maksimalnya upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang transparan.