Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melantik delapan pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sulsel, Kamis.
"Mereka yang dilantik diharapkan dapat bekerja sebaik-baiknya," kata Syahrul usai pelantikan di Makassar.
Para pejabat yang dilantik antara lain Sidik Salam (Asisten Kesejahteraan Rakyat), Jufri Rahman (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Agustinus Appang (Kepala Dinas Tenaga Kerja), Andi Arwin Aziz (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), Sulkaf S Latif (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan), Malik Faisal (Kepala Biro Umum), Ashari Fakhsirie Radjamilo (Kepala Biro Humas dan Protokol), dan Denny Irawan (Kepala Biro Kerja Sama).
Selain melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, Syahrul juga melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas. Di antaranya, Badaruddin sebagai Kepala Bagian Humas Pemprov Sulsel.
Saat ini di lingkup Pemprov Sulsel, masih ada beberapa posisi strategis yang masih lowong dan dijabat pelaksana tugas. Seperti, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel dan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel.
Syahrul mengatakan, pihaknya terus berupaya mengisi posisi yang lowong. Tetapi, dengan berbagai perubahan aturan terhadap kebutuhan personel, terutama pada pejabat-pejabat kelas atas atau eselon II, membutuhkan proses yang panjang.
"Harus melalui proses lelang jabatan Aparatur Sipil Negara atau ASN yang saat ini masih tarik ulur antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kalau dibilang kapan akan diisi, kita akan mengisi sesuai dengan prosesnya. Habis ini, akan ada pelelangan," kata Syahrul.
Ia mengatakan, meskipun di bawah kendali pelaksana tugas, tetapi dirinya menjamin semua dalam kendali yang utuh, pelaksana tugas melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
"Dengan tim ASN pelelangan yang masih kontraksi, tidak hanya di daerah, pusat pun seperti itu. Tidak bisa segera `move` untuk melakukan pengisian jabatan.
Saya kira semua berjalan seperti proses yang ada," jelasnya.
Gubernur juga mengakui, ada beberapa yang sudah menerima undangan, namun pelantikannya ditunda.
"Yang ditunda pelantikannya itu cuma soal teknis saja. Kalau ini hari sudah kita tetapkan tapi ada masalah, kemudian ditunda, itu cuma teknis. Tidak ada hal yang terlalu signifikan, apalagi pergeseran di tingkat vertikal," kata Syahrul.
"Mereka yang dilantik diharapkan dapat bekerja sebaik-baiknya," kata Syahrul usai pelantikan di Makassar.
Para pejabat yang dilantik antara lain Sidik Salam (Asisten Kesejahteraan Rakyat), Jufri Rahman (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Agustinus Appang (Kepala Dinas Tenaga Kerja), Andi Arwin Aziz (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), Sulkaf S Latif (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan), Malik Faisal (Kepala Biro Umum), Ashari Fakhsirie Radjamilo (Kepala Biro Humas dan Protokol), dan Denny Irawan (Kepala Biro Kerja Sama).
Selain melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, Syahrul juga melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas. Di antaranya, Badaruddin sebagai Kepala Bagian Humas Pemprov Sulsel.
Saat ini di lingkup Pemprov Sulsel, masih ada beberapa posisi strategis yang masih lowong dan dijabat pelaksana tugas. Seperti, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel dan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel.
Syahrul mengatakan, pihaknya terus berupaya mengisi posisi yang lowong. Tetapi, dengan berbagai perubahan aturan terhadap kebutuhan personel, terutama pada pejabat-pejabat kelas atas atau eselon II, membutuhkan proses yang panjang.
"Harus melalui proses lelang jabatan Aparatur Sipil Negara atau ASN yang saat ini masih tarik ulur antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kalau dibilang kapan akan diisi, kita akan mengisi sesuai dengan prosesnya. Habis ini, akan ada pelelangan," kata Syahrul.
Ia mengatakan, meskipun di bawah kendali pelaksana tugas, tetapi dirinya menjamin semua dalam kendali yang utuh, pelaksana tugas melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
"Dengan tim ASN pelelangan yang masih kontraksi, tidak hanya di daerah, pusat pun seperti itu. Tidak bisa segera `move` untuk melakukan pengisian jabatan.
Saya kira semua berjalan seperti proses yang ada," jelasnya.
Gubernur juga mengakui, ada beberapa yang sudah menerima undangan, namun pelantikannya ditunda.
"Yang ditunda pelantikannya itu cuma soal teknis saja. Kalau ini hari sudah kita tetapkan tapi ada masalah, kemudian ditunda, itu cuma teknis. Tidak ada hal yang terlalu signifikan, apalagi pergeseran di tingkat vertikal," kata Syahrul.