Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengkritik alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berubah-ubah.

"Anggaran (dari Pemerintah Pusat), harusnya bisa dipastikan," tegas Syahrul dalam Focus Group Discussion Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang digelar di Makassar, Kamis.

Menurut Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini, anggaran yang berubah-ubah akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah.

"Kredibilitas kita dipertanyakan dengan dua kali pemotongan anggaran," ujarnya.

Pemerintahan, kata Syahrul, adalah sebuah sistem yang harusnya berjalan secara linear, berkelanjutan, dan dapat diprediksi (predictable).

Ketika suatu pemerintahan tidak dapat diprediksi, lanjutnya, hal ini justru menimbulkan kegamangan dan mempengaruhi kepercayaan publik.

"Anggaran pemerintah itu kan stimulan, kalau stimulannya ada, kepercayaan publik ada, perekonomian pasti bergerak," jelas Syahrul.

Syahrul menggarisbawahi bahwa tugas Pemerintah Pusat adalah melakukan asistensi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

FGD TEPRA ini dipandu oleh Wakil Menteri Keuangan Prof. Mardiasmo. Pada Sesi 1, FGD ini menggali inovasi dan aksi yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh masing-masing daerah. Di Sesi 2 kegiatan ini membedah postur APBD, dan Sesi terakhir mengevaluasi apakah dana yang diberikan Pemerintah Pusat dapat mensejahterahkan masyarakat.

FGD ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat, sementara perwakilan Pemerintah Papua belum tampak hadir pada pembukaan FGD.

Pewarta : Nurhaya J Panga
Editor :
Copyright © ANTARA 2024