Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengemukakan, ada enam persoalan yang kerap terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sehingga perlu dilakukan sinergitas untuk meminimalisir kasus selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Sulbar, Busran Riandy pada acara rapat koordinasi stakeholders yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Jumat.
Acara ini dihadiri, Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, Ketua Bawaslu RI, Prof Muhammad, Staf Ahli Kemendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, pimpinan Bawaslu RI, Narsullah, Asiten III Pemprov Sulbar, Hj Jamila Haruna, Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuria, Ketua Bawaslu Sulbar, Busrang Riandhi, perwakilan Polda Sulbar dan Kodim 1418 Mamuju.
Selain itu, sejumlah anggota KPU Sulbar, Anggota Bawaslu Sulbar, Anggota KPU Sulbar, Kepala Kesbangpol se Sulbar, Satpol PP, Akademisi/Kampus, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat, Ormas, LSM, Mahasiswa dan pelajar serta para wartawan.
Busran Riandhi mengatakan, kegiatan tersebut adalah langkah awal untuk membangun sinerji bersama seluruh stakeholder dalam rangka mencapai tujuan berdemokrasi sesuai harapan semua pihak yang aman, damai, jujur dan sukses.
"Kegiatan ini sebagai wujud kesiapan Bawaslu. Saat ini, kita juga sudah membentuk pengawas pemilu sampai ke tingkat Desa. Olehnya, kita patut bersinerji dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, jujur dan sukses.
Busran menyebut ada 6 masalah yang sering terjadi dalam pemilu, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yakni persoalan akurasi data pemilih, tahapan kampanye yang terkadang tim melibatkan ASN.
Kemudian kata dia, persoalan netralitas dan profesionalitas penyelenggara lalu kemudian laporan pelanggaran yang tak bisa ditindaklanjuti karena pelapor tidak punya identitas atau penduduk Sulbar.
"Banyak orang luar yang justru melaporkan kecurangan dan dugaan pelanggaran pemilu. Keenam, saksi pasangan calon tidak profesional. Mereka hanya datang saat perhitungan suara. Saat rekap, mereka kadang meninggalkan tempat pemungutan suara," jelas Busrang.
Ia berharap, agar persoalan tersebut dapat diperbaiki secara bersama, agar terciptanya pemilu yang berkualitas. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan pemahaman dan persepsi yang sama.
"Kita mau kegiatan ini menumbuhkan sikap dan kesadaran masyarakat, saat melihat masalah masyarakat dapat memberikan informasi kepada Panwaslu. Kemudian, kita semua komitmen menjamin pemilihan yang aman dan berkualitas agar terpilih pemimpin yang aman dan mensejahterakan masyarakat pada pemilu 2017," terangnya.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Sulbar, Busran Riandy pada acara rapat koordinasi stakeholders yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Jumat.
Acara ini dihadiri, Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, Ketua Bawaslu RI, Prof Muhammad, Staf Ahli Kemendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, pimpinan Bawaslu RI, Narsullah, Asiten III Pemprov Sulbar, Hj Jamila Haruna, Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuria, Ketua Bawaslu Sulbar, Busrang Riandhi, perwakilan Polda Sulbar dan Kodim 1418 Mamuju.
Selain itu, sejumlah anggota KPU Sulbar, Anggota Bawaslu Sulbar, Anggota KPU Sulbar, Kepala Kesbangpol se Sulbar, Satpol PP, Akademisi/Kampus, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat, Ormas, LSM, Mahasiswa dan pelajar serta para wartawan.
Busran Riandhi mengatakan, kegiatan tersebut adalah langkah awal untuk membangun sinerji bersama seluruh stakeholder dalam rangka mencapai tujuan berdemokrasi sesuai harapan semua pihak yang aman, damai, jujur dan sukses.
"Kegiatan ini sebagai wujud kesiapan Bawaslu. Saat ini, kita juga sudah membentuk pengawas pemilu sampai ke tingkat Desa. Olehnya, kita patut bersinerji dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, jujur dan sukses.
Busran menyebut ada 6 masalah yang sering terjadi dalam pemilu, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yakni persoalan akurasi data pemilih, tahapan kampanye yang terkadang tim melibatkan ASN.
Kemudian kata dia, persoalan netralitas dan profesionalitas penyelenggara lalu kemudian laporan pelanggaran yang tak bisa ditindaklanjuti karena pelapor tidak punya identitas atau penduduk Sulbar.
"Banyak orang luar yang justru melaporkan kecurangan dan dugaan pelanggaran pemilu. Keenam, saksi pasangan calon tidak profesional. Mereka hanya datang saat perhitungan suara. Saat rekap, mereka kadang meninggalkan tempat pemungutan suara," jelas Busrang.
Ia berharap, agar persoalan tersebut dapat diperbaiki secara bersama, agar terciptanya pemilu yang berkualitas. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan pemahaman dan persepsi yang sama.
"Kita mau kegiatan ini menumbuhkan sikap dan kesadaran masyarakat, saat melihat masalah masyarakat dapat memberikan informasi kepada Panwaslu. Kemudian, kita semua komitmen menjamin pemilihan yang aman dan berkualitas agar terpilih pemimpin yang aman dan mensejahterakan masyarakat pada pemilu 2017," terangnya.