Palu (ANTARA Sulsel) - Pakar politik Universitas Tadulako Palu Dr Darwis mengingatkan kepada pemilih di sejumlah daerah yang akan memilih kepala daerah di Sulawesi Tengah agar mewaspadai politik uang yang dilakukan calon bupati/wakil bupati karena itu hanya merusak nilai demokrasi dan moral.
"Lebih terhormat dipilih karena jujur, bukan karena pengaruh memberi sesuatu dengan iming-iming mendapat dukungan suara," kata Darwis di Palu, Senin, menanggapi pilkada serentak tahap dua 2017.
Sebanyak dua daerah di Sulawesi Tengah akan melaksanakan pilkada serentak yakni Buol dan Banggai Kepulauan yang saat ini sedang memasuki tahapan kampanye.
Darwis menyarankan agar masyarakat dalam memilih calon kepala daerah tidak tergiur karena uang atau materi lainnya yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, tetapi harus fokus pada visi dan misi calon untuk menyelesaikan problem di daerah.
"Bagaimana sesungguhnya masyarakat memilih karena figur, karena program yang ditawarkan bisa mensejahterakan masyarakat. Ini yang harusnya jadi perioritas," katanya.
Menurut Darwis kondisi sekarang sangat sulit mengalahkan politik uang karena sudah mentradisi setiap momentum demokrasi. Hal itu terjadi salah satunya karena tidak efektifnya pendidikan politik yang dilakukan partai politik.
"Fungsi pendidikan politik ini yang tidak dijalankan partai politik," katanya.
Dia mengatakan program calon kepala daerah kadang tidak dianggap penting karena dikalahkan dengan sikap pragmatisme masyarakat maupun elit partai.
Menurutnya politik uang tidak akan terjadi jika tidak ada pemodal dan pragmatisme dari elit politik.
"Politik uang itu ada karena ada yang memberi," katanya.
Darwis mengakui bahwa belum ada metode paling jitu dalam menangkal politik uang kecuali kembali ke elit, pemilik modal dan tim sukses.
Alumni Universitas Indonesia itu mengajak para elit, pemodal dan tim sukses menahan diri untuk tidak memberi uang kepada pemilih atau materi lainnya dengan harapan mendapat dukungan suara.
"Justru bagaimana kita memperkuat pendidikan politik karena politik uang itu tidak baik secara moral," katanya.
Menurut Darwis jika calon kepala daerah yang terpilih karena menggunakan politik uang, akan lebih mementingkan kelompok dan pemodalnya karena ingin mengembalikan modal yang dihambur saat pilkada, akibatnya kata dia, program-program pro rakyat bisa terabaikan.
"Yang kasian nanti rakyat juga," katanya.
"Lebih terhormat dipilih karena jujur, bukan karena pengaruh memberi sesuatu dengan iming-iming mendapat dukungan suara," kata Darwis di Palu, Senin, menanggapi pilkada serentak tahap dua 2017.
Sebanyak dua daerah di Sulawesi Tengah akan melaksanakan pilkada serentak yakni Buol dan Banggai Kepulauan yang saat ini sedang memasuki tahapan kampanye.
Darwis menyarankan agar masyarakat dalam memilih calon kepala daerah tidak tergiur karena uang atau materi lainnya yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, tetapi harus fokus pada visi dan misi calon untuk menyelesaikan problem di daerah.
"Bagaimana sesungguhnya masyarakat memilih karena figur, karena program yang ditawarkan bisa mensejahterakan masyarakat. Ini yang harusnya jadi perioritas," katanya.
Menurut Darwis kondisi sekarang sangat sulit mengalahkan politik uang karena sudah mentradisi setiap momentum demokrasi. Hal itu terjadi salah satunya karena tidak efektifnya pendidikan politik yang dilakukan partai politik.
"Fungsi pendidikan politik ini yang tidak dijalankan partai politik," katanya.
Dia mengatakan program calon kepala daerah kadang tidak dianggap penting karena dikalahkan dengan sikap pragmatisme masyarakat maupun elit partai.
Menurutnya politik uang tidak akan terjadi jika tidak ada pemodal dan pragmatisme dari elit politik.
"Politik uang itu ada karena ada yang memberi," katanya.
Darwis mengakui bahwa belum ada metode paling jitu dalam menangkal politik uang kecuali kembali ke elit, pemilik modal dan tim sukses.
Alumni Universitas Indonesia itu mengajak para elit, pemodal dan tim sukses menahan diri untuk tidak memberi uang kepada pemilih atau materi lainnya dengan harapan mendapat dukungan suara.
"Justru bagaimana kita memperkuat pendidikan politik karena politik uang itu tidak baik secara moral," katanya.
Menurut Darwis jika calon kepala daerah yang terpilih karena menggunakan politik uang, akan lebih mementingkan kelompok dan pemodalnya karena ingin mengembalikan modal yang dihambur saat pilkada, akibatnya kata dia, program-program pro rakyat bisa terabaikan.
"Yang kasian nanti rakyat juga," katanya.