Makassar (ANTARA Sulsel) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) region Sulawesi yang terdiri Walhi Sulsel, Walhi Sulteng, Walhi Sulut, Walhi Sultra, dan Walhi Sulbar memamerkan produk-produk komunitas dampingan dalam Festival Wilayah Kelola Rakyat di Majene, Sulbar.
"Kegiatan ini sebagai media kampanye dan promosi produk lokal, hasil kreasi komunitas dan mendorong kemandirian komunitas dalam mengelola potensi alamnya secara lestari," kata Direktur Walhi Sulsel Asmar Exwar yang dihubungi via telepon, Kamis.
Selain pameran produk, kegiatan yang digelar 21-22 Desember ini, kata dia, juga diramaikan dengan panggung kesenian rakyat, demo masak kuliner lokal dari resep original komunitas serta lomba gambar tingkat sekolah.
Selain pameran, Walhi juga me-melounching portal website serta menggelar dialog publik dengan tema perlindungan wilayah kelola rakyat di Sulawesi dengan pembicara direktur eksekutif nasional WALHI dan pemerintah daerah Sulawesi Barat.
Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang di promosikan WALHI, jelasnya, merupakan model pengelolaan sumber daya alam yang dipraktekkan oleh komunitas secara lestari dan berkelanjutan.
Model ini, lanjutnya, mengedepankan aspek tata kuasa, kelola, produksi dan konsumsi dalam mengelola alam sehingga tercipta keseimbangan ekosistem dan mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.
Sementara itu Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyatakan bahwa pola pembangunan yang dipraktekkan pemerintah selama ini cenderung exploitatif sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat.
"Pembangunan model exploitatif seperti pertambangan, perkebunan skala besar dan proyek infrastruktur lainnya telah banyak menimbulkan dampak bencana ekologis," kata Nur Hidayati.
Walhi, lanjutnya, mendukung model pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
"Untuk itu kita berupaya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap perlindungan wilayah-wilayah yang dikelola masyarakat dan menjamin perlindungan lingkungan atau ekosistem," jelas Nur Hidayati.
Direktur Walhi Sulbar Iksan Welly menambahkan bahwa festival wilayah kelola rakyat regional ini baru pertama kali dilaksanakan.
"Walhi menghadirkan puluhan komunitas dalam kegiatan pameran diantaranya hadir komunitas Salassae, komunitas desa Salenrang dan Untia dari Sulsel, komunitas desa Rano dari Sulteng, komunitas adat Allu, Mamasa, Tapango, Kabiraan dan Balanipa dari Sulbar," paparnya.
"Kegiatan ini sebagai media kampanye dan promosi produk lokal, hasil kreasi komunitas dan mendorong kemandirian komunitas dalam mengelola potensi alamnya secara lestari," kata Direktur Walhi Sulsel Asmar Exwar yang dihubungi via telepon, Kamis.
Selain pameran produk, kegiatan yang digelar 21-22 Desember ini, kata dia, juga diramaikan dengan panggung kesenian rakyat, demo masak kuliner lokal dari resep original komunitas serta lomba gambar tingkat sekolah.
Selain pameran, Walhi juga me-melounching portal website serta menggelar dialog publik dengan tema perlindungan wilayah kelola rakyat di Sulawesi dengan pembicara direktur eksekutif nasional WALHI dan pemerintah daerah Sulawesi Barat.
Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang di promosikan WALHI, jelasnya, merupakan model pengelolaan sumber daya alam yang dipraktekkan oleh komunitas secara lestari dan berkelanjutan.
Model ini, lanjutnya, mengedepankan aspek tata kuasa, kelola, produksi dan konsumsi dalam mengelola alam sehingga tercipta keseimbangan ekosistem dan mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.
Sementara itu Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyatakan bahwa pola pembangunan yang dipraktekkan pemerintah selama ini cenderung exploitatif sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat.
"Pembangunan model exploitatif seperti pertambangan, perkebunan skala besar dan proyek infrastruktur lainnya telah banyak menimbulkan dampak bencana ekologis," kata Nur Hidayati.
Walhi, lanjutnya, mendukung model pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
"Untuk itu kita berupaya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap perlindungan wilayah-wilayah yang dikelola masyarakat dan menjamin perlindungan lingkungan atau ekosistem," jelas Nur Hidayati.
Direktur Walhi Sulbar Iksan Welly menambahkan bahwa festival wilayah kelola rakyat regional ini baru pertama kali dilaksanakan.
"Walhi menghadirkan puluhan komunitas dalam kegiatan pameran diantaranya hadir komunitas Salassae, komunitas desa Salenrang dan Untia dari Sulsel, komunitas desa Rano dari Sulteng, komunitas adat Allu, Mamasa, Tapango, Kabiraan dan Balanipa dari Sulbar," paparnya.