Pasangkayu (Antara Sulbar) - Bupati Mamuju Utara (Matra) Provinsi Sulawesi Barat meminta agar permasalahan yang terjadi diwilayahnya dibantu diselesaikan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
"Ada dua masalah yang selama ini terjadi di Matra yang terus menerus dan belum terselesaikan, sehingga kami berharap dibantu untuk menyelesaikan," kata Bupati Matra Agus Ambo Djiwa di Mamuju Utara, Minggu.
Ia menyampaikan dua permasalah tersebut adalah permasalahan tapal batas antara Kabupaten Matra yang berada diujung utara Provinsi Sulbar dengan pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
Kemudian masalah sengketa lahan antara perusahaan kelapa sawit PT Unggul dengan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Matra yang juga tak kunjung terselesaikan.
Ia berharap kepada pejabat Gubernur Sulbar untuk membantu memfasilitasi menyelesaikan permasalahan tersebut agar dapat selesai.
Menanggapi itu pejabat Gubernur Carlo Brix Tewu berjanji akan memfasilitasi permasalahan tersebut, agar dapat terselesaikan apalagi dirinya masih aktif sebagai pejabat di Kementrian Politik Hukum dan Ham yang berkepentingan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah di Mamuju Utara itu.
"Ada dua masalah yang selama ini terjadi di Matra yang terus menerus dan belum terselesaikan, sehingga kami berharap dibantu untuk menyelesaikan," kata Bupati Matra Agus Ambo Djiwa di Mamuju Utara, Minggu.
Ia menyampaikan dua permasalah tersebut adalah permasalahan tapal batas antara Kabupaten Matra yang berada diujung utara Provinsi Sulbar dengan pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
Kemudian masalah sengketa lahan antara perusahaan kelapa sawit PT Unggul dengan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Matra yang juga tak kunjung terselesaikan.
Ia berharap kepada pejabat Gubernur Sulbar untuk membantu memfasilitasi menyelesaikan permasalahan tersebut agar dapat selesai.
Menanggapi itu pejabat Gubernur Carlo Brix Tewu berjanji akan memfasilitasi permasalahan tersebut, agar dapat terselesaikan apalagi dirinya masih aktif sebagai pejabat di Kementrian Politik Hukum dan Ham yang berkepentingan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah di Mamuju Utara itu.