Makassar (Antara Sulsel) - Pemerhati Kebijakan dan Pemerintahan Sulawesi Selatan, Hasrat Arief Saleh menilai pemberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, membuka celah pelegalan Pungutan yang memberatkan orang tua siswa.
"Meski bahasanya sumbangan sukarela sebagai sumber dana tambahan dalam penyelenggara pendidikan di sekolah justeru masih memiliki celah dan pelegalan pengutan berpotensi kecurangan," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Seharusnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejatinya tidak memberatkan anak didik dalam hal ini orang tua siswa.
Dia menganggap peran komite sekolah sebesar 50 persen oleh orang tua siswa dan 30 persen belum menjawab persoalan pendidikan di Indonesia.
Sebab, komite ini pada dasarnya adalah kerja sosial, sehingga bisa saja orang tua siswa tidak sepenuhnya berperan aktif pada dunia pendidikan.
"Berdasarkan pengalaman lalu kita temui, dulu ada orang yang menjadi ketua komite di sekolah, sepengetahuan saya di SMAN 1 dan SMPN 6 Makassar, susahnya kalau rapat komite, hanya ketua, Sekertaris dan bendahara serta pihak sekolah saja yang hadir, yang lain tidak ada," bebernya.
Arief mengemukakan berdasarkan pengalaman tersebut terungkap kurang efektifnya seluruh pengurus komite sekolah, bila dibandingkan dengan Permendikbud, dirinya sepakat aturan itu sudah sangat baik.
"Tapi sayang, pada praktek celahnya masih ada karena orang tua tidak semua mau terlibat dalam kerja kerja sosial seperti itu," tuturnya.
Karena itu, Permendikbud ini bisa disebut melegalkan apa yang seharusnya tidak dilegalkan, karena diketahui bersama memang saat ini sekolah sedang memang kesulitan karena tidak ada sumber dana lainnya, tapi pada kenyataannya ini justru salah.
Dirinya berharap, berdasarkan aturan sebaiknya Permendikbud itu disikapi Kepala Daerah, karena secara administratif kepala sekolah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah.
"Wali Kota atau kepala daerah perlu menyikapi Permendikbud ini, buat teknisnya, bagaimana solusinya agar tidak memberatkan orang tua siswa, tetapkan berapa bulatannya kalau bisa," harapnya.
Arief menambahkan, aturan tersebut sangat baik, dan diperlukan penanganan yang profesional dengan tidak lagi diserahkan kepada pihak sekolah secara langsung sebeb potensinya rawan disalahgunakan.
"Meski bahasanya sumbangan sukarela sebagai sumber dana tambahan dalam penyelenggara pendidikan di sekolah justeru masih memiliki celah dan pelegalan pengutan berpotensi kecurangan," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Seharusnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejatinya tidak memberatkan anak didik dalam hal ini orang tua siswa.
Dia menganggap peran komite sekolah sebesar 50 persen oleh orang tua siswa dan 30 persen belum menjawab persoalan pendidikan di Indonesia.
Sebab, komite ini pada dasarnya adalah kerja sosial, sehingga bisa saja orang tua siswa tidak sepenuhnya berperan aktif pada dunia pendidikan.
"Berdasarkan pengalaman lalu kita temui, dulu ada orang yang menjadi ketua komite di sekolah, sepengetahuan saya di SMAN 1 dan SMPN 6 Makassar, susahnya kalau rapat komite, hanya ketua, Sekertaris dan bendahara serta pihak sekolah saja yang hadir, yang lain tidak ada," bebernya.
Arief mengemukakan berdasarkan pengalaman tersebut terungkap kurang efektifnya seluruh pengurus komite sekolah, bila dibandingkan dengan Permendikbud, dirinya sepakat aturan itu sudah sangat baik.
"Tapi sayang, pada praktek celahnya masih ada karena orang tua tidak semua mau terlibat dalam kerja kerja sosial seperti itu," tuturnya.
Karena itu, Permendikbud ini bisa disebut melegalkan apa yang seharusnya tidak dilegalkan, karena diketahui bersama memang saat ini sekolah sedang memang kesulitan karena tidak ada sumber dana lainnya, tapi pada kenyataannya ini justru salah.
Dirinya berharap, berdasarkan aturan sebaiknya Permendikbud itu disikapi Kepala Daerah, karena secara administratif kepala sekolah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah.
"Wali Kota atau kepala daerah perlu menyikapi Permendikbud ini, buat teknisnya, bagaimana solusinya agar tidak memberatkan orang tua siswa, tetapkan berapa bulatannya kalau bisa," harapnya.
Arief menambahkan, aturan tersebut sangat baik, dan diperlukan penanganan yang profesional dengan tidak lagi diserahkan kepada pihak sekolah secara langsung sebeb potensinya rawan disalahgunakan.