Mamuju (Antara Sulbar) - Forum lalu lintas Provinsi Sulawesi Barat melahirkan tiga rencana aksi dalam rangka menciptakan kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.
Hal itu sebagai bentuk wujud keseriusan Pemprov Sulbar dalam rangka menciptakan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas, kata Kepala Satpol PP dan Pemadaman Kebakaran Sulbar Ilham Borahima di Mamuju, Rabu (15/3).
Ia menyebutkan ketiga rencana aksi, yaitu rencana aksi kawasan tertib lalu lintas (KTL), rencana aksi kawasan peternakan, dan rencana aksi kawasan pedagang kaki lima (PKL).
Menurut dia, ketiga rencana aksi tersebut sangat erat kaitannya dengan Gerakat Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan olah Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang terjadi di Sulbar.
Borahima mencontohkan permasalahan di bidang lalu lintas dan masalah peternakan. Menurut dia, banyak ternak masyarakat, seperti sapi, yang berkeliaran.
Selain itu, pedagang kaki lima yang semrawut harus diselesaikan
Pemprov Sulbar pada kesempatan itu mengungkapkan banyaknya persoalan yang terjadi perlu menyikapinya secara serius oleh semua pihak, khususnya di Kabupaten Mamuju yang merupakan wajah dari Ibu Kota Provinsi Sulbar.
"Persoalan tersebut harus dicarikan solusi yang tepat agar dapat diselesaikan dengan baik," katanya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol. Dadan Wishnu Wardana mencontohkan masalah parkir yang merupakan salah satu persoalan dari sekian banyak permasalahan lalu lintas (bisa jadi) karena tata ruang kota Mamuju yang belum maksimal.
Melihat tata ruang yang sudah ada, ditambah lagi dinamika pembangunan yang dipengaruhi adat istiadat di daerah ini, menurut dia, mungkin sulit untuk menyelesaikan masalah parkir. Namun, bukan berarti tidak bisa diselesaikan.
Hal itu sebagai bentuk wujud keseriusan Pemprov Sulbar dalam rangka menciptakan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas, kata Kepala Satpol PP dan Pemadaman Kebakaran Sulbar Ilham Borahima di Mamuju, Rabu (15/3).
Ia menyebutkan ketiga rencana aksi, yaitu rencana aksi kawasan tertib lalu lintas (KTL), rencana aksi kawasan peternakan, dan rencana aksi kawasan pedagang kaki lima (PKL).
Menurut dia, ketiga rencana aksi tersebut sangat erat kaitannya dengan Gerakat Nasional Revolusi Mental yang dicanangkan olah Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang terjadi di Sulbar.
Borahima mencontohkan permasalahan di bidang lalu lintas dan masalah peternakan. Menurut dia, banyak ternak masyarakat, seperti sapi, yang berkeliaran.
Selain itu, pedagang kaki lima yang semrawut harus diselesaikan
Pemprov Sulbar pada kesempatan itu mengungkapkan banyaknya persoalan yang terjadi perlu menyikapinya secara serius oleh semua pihak, khususnya di Kabupaten Mamuju yang merupakan wajah dari Ibu Kota Provinsi Sulbar.
"Persoalan tersebut harus dicarikan solusi yang tepat agar dapat diselesaikan dengan baik," katanya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol. Dadan Wishnu Wardana mencontohkan masalah parkir yang merupakan salah satu persoalan dari sekian banyak permasalahan lalu lintas (bisa jadi) karena tata ruang kota Mamuju yang belum maksimal.
Melihat tata ruang yang sudah ada, ditambah lagi dinamika pembangunan yang dipengaruhi adat istiadat di daerah ini, menurut dia, mungkin sulit untuk menyelesaikan masalah parkir. Namun, bukan berarti tidak bisa diselesaikan.