Makassar (Antara Sulsel) - Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) prihatin terhadap angka perceraian di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang cukup tinggi mencapai sekitar 130 kasus di awal tahun 2017.
"Bercerai dalam hukum agama dan negara boleh saja dilakukan, namun jika angkanya begitu tinggi berarti ada sesuatu yang salah," kata anggota legislator asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Muhammad Rajab di Makassar, Senin.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Lutra menyebutkan sejak 2016 angka kasus perceraian mencapai 600 kasus, sementara di awal 2017 telah mencapai 130 kasus.
"Jika tahun 2016 mencapai angka 600 kasus, maka setiap bulannya berarti ada 50 keluarga yang bercerai. Angka ini sangat tinggi" ujar anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Luwu Raya tersebut.
Untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut, kata dia, perlu melalui pendekatan struktural dan kultural oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
"Jika tidak diantisipasi maka bisa semakin meningkat kasusnya pada tahun mendatang," harap pengurus DPW Nasdem Sulsel itu.
Menurut dia, dibutuhkan kematangan sebelum melakukan pernikahan dan bukan hanya sekedar didorong oleh keinginan sesaat lalu menikah, tetapi harus berfikir jauh ke depan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama.
"Ada beberapa faktor yang mennyebabkan terjadinya perceraian itu, bisa saja faktor internal dan juga faktor eksternal," ujarnya.
Faktor internal, lanjut dia, perceraian itu terjadi karena masalah kesiapan psikologis menjadi bapak dan ibu dalam rumah tangga, kematangan dalam menghadapi masalah, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga.
"Sementara faktor eksternal adalah hadirnya pihak ketiga yang mengganggu ketenangan dalam rumah tangga itu sendiri," ungkap lelaki yang telah dikarunia lima anak itu.
Sementara Ketua Pengadilan Agama Masamba Muhammad Ridwan menyebutkan bahwa tingginya angka perceraian yang ditangani instansi itu umumnya karena dua hal, yakni masalah narkoba dan miras.
"Sebagian besar kasus perceraian itu disebabkan dua hal itu. Faktor ini biasanya mendominasi tingkat perceraian," ungkap Ridwan.
"Bercerai dalam hukum agama dan negara boleh saja dilakukan, namun jika angkanya begitu tinggi berarti ada sesuatu yang salah," kata anggota legislator asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Muhammad Rajab di Makassar, Senin.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Lutra menyebutkan sejak 2016 angka kasus perceraian mencapai 600 kasus, sementara di awal 2017 telah mencapai 130 kasus.
"Jika tahun 2016 mencapai angka 600 kasus, maka setiap bulannya berarti ada 50 keluarga yang bercerai. Angka ini sangat tinggi" ujar anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Luwu Raya tersebut.
Untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut, kata dia, perlu melalui pendekatan struktural dan kultural oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
"Jika tidak diantisipasi maka bisa semakin meningkat kasusnya pada tahun mendatang," harap pengurus DPW Nasdem Sulsel itu.
Menurut dia, dibutuhkan kematangan sebelum melakukan pernikahan dan bukan hanya sekedar didorong oleh keinginan sesaat lalu menikah, tetapi harus berfikir jauh ke depan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama.
"Ada beberapa faktor yang mennyebabkan terjadinya perceraian itu, bisa saja faktor internal dan juga faktor eksternal," ujarnya.
Faktor internal, lanjut dia, perceraian itu terjadi karena masalah kesiapan psikologis menjadi bapak dan ibu dalam rumah tangga, kematangan dalam menghadapi masalah, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga.
"Sementara faktor eksternal adalah hadirnya pihak ketiga yang mengganggu ketenangan dalam rumah tangga itu sendiri," ungkap lelaki yang telah dikarunia lima anak itu.
Sementara Ketua Pengadilan Agama Masamba Muhammad Ridwan menyebutkan bahwa tingginya angka perceraian yang ditangani instansi itu umumnya karena dua hal, yakni masalah narkoba dan miras.
"Sebagian besar kasus perceraian itu disebabkan dua hal itu. Faktor ini biasanya mendominasi tingkat perceraian," ungkap Ridwan.