Makassar (Antara Sulsel) - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mencanangkan Pekan Integritas Sekolah untuk meningkatkan kinerja dan keterpercayaan manajemen sekolah.
"Kami mengapresiasi integritas yang telah ditunjukkan oleh teman-teman guru selama pelaksanaan ujian kemarin, integritas ini yang ingin kami tingkatkan agar bisa masuk ke manajemen sekolah dengan Pekan Integritas Sekolah," kata Kepala Disdik Sulsel Irman Yasin Limpo di sela kegiatan pencanangan tersebut di Makassar, Senin.
Pekan Integritas Sekolah, kata Irman menjadi momentum memperbaiki integritas sekolah dan membangun komitmen para pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang diantaranya terdiri atas pihak Disdik, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, dan petugas teknis.
Pada Pekan Integritas ini, menurut Irman, pihak sekolah diberi kesempatan untuk memperbaiki basis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar sesuai dengan realitas di lapangan.
"Kami beri kesempatan sekolah untuk memperbaiki sesuai standar yang ada, dan akan kita lakukan pembinaan secara maksimal," ucapnya.
Data yang dimasukkan oleh pihak sekolah akan diverifikasi di lapangan oleh pihak pengawas sekolah.
"Mari kita perbaiki kesinambungan data dan fakta, dalam Pekan Integritas ini, saya minta pengawas jalankan dengan sebaik-baiknya," imbuh Irman.
Jika dalam pelaksanaannya pengawas masih menemukan sekolah yang memasukkan data yang tidak benar di dalam Dapodik, pihak Diknas telah menyiapkan sanksi yang akan diberikan.
"Sanksinya dapat berupa pemberhentian sementara dana BOS, sampai dengan penggantian pejabat, kalau tidak ada perubahan, kita akan lakukan pembekuan bahkan pencabutan izin sekolah," tutur Irman.
Pelaksanaan Pekan Integritas Sekolah pada tahap awal ini akan dilaksanakan di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa, dan Bone.
Menurut Koordinator Pengawas Disdik Sulsel Nurlaely Basir, Pekan Integritas Sekolah ini hanya momentum yang menandai dimulainya upaya memperbaiki integritas manajemen sekolah.
"Pekan ini hanya menandai momentum, tapi ini akan bergulir terus sampai Desember, hasilnya akan kita tularkan ke seluruh kabupaten/kota se-Sulsel," jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa selama ini ketidaksinkronan data sering ditemukan di sekolah-sekolah di Sulsel. Ia mencontohkan bagaimana kadang-kadang sekolah memasukkan jumlah siswa lebih banyak dari kenyataan di lapangan, agar memperoleh alokasi dana BOS yang lebih besar.
"Pengawas sering kali menemukan data jumlah siswa yang berbeda, tidak sinkron data yang diinput ke dapodik dengan realitas di lapangan, ini yang ingin kami benahi," katanya.
Pekan Integritas Sekolah ditandai secara simbolis dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Sekolah, Pengawas, dan Disdik. Penandatanganan dilakukan di SMA Negeri 3 Makassar.
"Kami mengapresiasi integritas yang telah ditunjukkan oleh teman-teman guru selama pelaksanaan ujian kemarin, integritas ini yang ingin kami tingkatkan agar bisa masuk ke manajemen sekolah dengan Pekan Integritas Sekolah," kata Kepala Disdik Sulsel Irman Yasin Limpo di sela kegiatan pencanangan tersebut di Makassar, Senin.
Pekan Integritas Sekolah, kata Irman menjadi momentum memperbaiki integritas sekolah dan membangun komitmen para pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang diantaranya terdiri atas pihak Disdik, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, dan petugas teknis.
Pada Pekan Integritas ini, menurut Irman, pihak sekolah diberi kesempatan untuk memperbaiki basis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar sesuai dengan realitas di lapangan.
"Kami beri kesempatan sekolah untuk memperbaiki sesuai standar yang ada, dan akan kita lakukan pembinaan secara maksimal," ucapnya.
Data yang dimasukkan oleh pihak sekolah akan diverifikasi di lapangan oleh pihak pengawas sekolah.
"Mari kita perbaiki kesinambungan data dan fakta, dalam Pekan Integritas ini, saya minta pengawas jalankan dengan sebaik-baiknya," imbuh Irman.
Jika dalam pelaksanaannya pengawas masih menemukan sekolah yang memasukkan data yang tidak benar di dalam Dapodik, pihak Diknas telah menyiapkan sanksi yang akan diberikan.
"Sanksinya dapat berupa pemberhentian sementara dana BOS, sampai dengan penggantian pejabat, kalau tidak ada perubahan, kita akan lakukan pembekuan bahkan pencabutan izin sekolah," tutur Irman.
Pelaksanaan Pekan Integritas Sekolah pada tahap awal ini akan dilaksanakan di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa, dan Bone.
Menurut Koordinator Pengawas Disdik Sulsel Nurlaely Basir, Pekan Integritas Sekolah ini hanya momentum yang menandai dimulainya upaya memperbaiki integritas manajemen sekolah.
"Pekan ini hanya menandai momentum, tapi ini akan bergulir terus sampai Desember, hasilnya akan kita tularkan ke seluruh kabupaten/kota se-Sulsel," jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa selama ini ketidaksinkronan data sering ditemukan di sekolah-sekolah di Sulsel. Ia mencontohkan bagaimana kadang-kadang sekolah memasukkan jumlah siswa lebih banyak dari kenyataan di lapangan, agar memperoleh alokasi dana BOS yang lebih besar.
"Pengawas sering kali menemukan data jumlah siswa yang berbeda, tidak sinkron data yang diinput ke dapodik dengan realitas di lapangan, ini yang ingin kami benahi," katanya.
Pekan Integritas Sekolah ditandai secara simbolis dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Sekolah, Pengawas, dan Disdik. Penandatanganan dilakukan di SMA Negeri 3 Makassar.