Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia (CPI).
"Kita evaluasi, karena realisasi fisiknya masih rendah," kata Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Latif yang ditemui usai memimpin rapat kerja terkait CPI tersebut di Makassar, Rabu.
Menurut Abdul Latif, realisasi fisik pekerjaan proyek tersebut sampai saat ini masih sama dengan realisasi pada bulan Maret lalu. Padahal sesuai perjanjian kerja sama dengan PT Yasmin Bumi Asri bersama Ciputra Tbk, lahan seluas 157 hektar tersebut harus rampung di bulan Maret 2018 mendatang.
"Ini yang kami minta agar mereka menjelaskan seperti apa rencana kerjanya sampai Maret 2018 mendatang," katanya.
Pihaknya berharap kontraktor segera memberikan tahapan dan rincian pengerjaan sampai bulan Maret tahun depan dan mempercepat pengerjaan reklamasi tersebut.
Pihak pemprov juga terus melakukan konsultasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memenuhi persyaratan yang diminta sesuai UU Nomor 1 tahun 2014.
"Sekarang masih konsultasi sesuai petunjuk DPR," katanya.
Sementara itu, menurut Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel Sukarniaty Kondolele, saat ini untuk masalah izin hampir semuanya sudah dipenuhi oleh pemprov bersama PT Yasmin.
"Masalah yang dihadapi sekarang bersifat teknis di lapangan," kata dia.
Pihaknya akan kembali mengagendakan rapat ulang dengan memanggil Yasmin-Ciputra serta Boskalis untuk menjelaskan masalah dan kendala yang dihadapi sejauh ini serta jadwal pasti kerja di lapangan.
"Ini harus jelas agar waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal," katanya.
"Kita evaluasi, karena realisasi fisiknya masih rendah," kata Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Latif yang ditemui usai memimpin rapat kerja terkait CPI tersebut di Makassar, Rabu.
Menurut Abdul Latif, realisasi fisik pekerjaan proyek tersebut sampai saat ini masih sama dengan realisasi pada bulan Maret lalu. Padahal sesuai perjanjian kerja sama dengan PT Yasmin Bumi Asri bersama Ciputra Tbk, lahan seluas 157 hektar tersebut harus rampung di bulan Maret 2018 mendatang.
"Ini yang kami minta agar mereka menjelaskan seperti apa rencana kerjanya sampai Maret 2018 mendatang," katanya.
Pihaknya berharap kontraktor segera memberikan tahapan dan rincian pengerjaan sampai bulan Maret tahun depan dan mempercepat pengerjaan reklamasi tersebut.
Pihak pemprov juga terus melakukan konsultasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memenuhi persyaratan yang diminta sesuai UU Nomor 1 tahun 2014.
"Sekarang masih konsultasi sesuai petunjuk DPR," katanya.
Sementara itu, menurut Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel Sukarniaty Kondolele, saat ini untuk masalah izin hampir semuanya sudah dipenuhi oleh pemprov bersama PT Yasmin.
"Masalah yang dihadapi sekarang bersifat teknis di lapangan," kata dia.
Pihaknya akan kembali mengagendakan rapat ulang dengan memanggil Yasmin-Ciputra serta Boskalis untuk menjelaskan masalah dan kendala yang dihadapi sejauh ini serta jadwal pasti kerja di lapangan.
"Ini harus jelas agar waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal," katanya.